KabarSunda.com- Dualisme kepengurusan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo berbuntut panjang. Terbaru, mereka menutup operasional sementara dikarenakan ada terjadi ketegangan.
Yayasan Margasatwa Tamansari selaku pengelola awal menuntut bukti legalitas yang diklaim oleh Taman Sari Indonesia (TSI) sebagai pengurus yang baru.
Berdasarkan pemaparan Sulhan Syafi’i yang sebelumnya menjabat sebagai humas Yayasan Margasatwa Tamansari, dualisme kepengurusan Kebun Binatang Bandung sudah berlangsung sejak Maret 2025.
Sampai akhirnya, pecah keributan antar pegawai Bandung Zoo dengan petugas keamanan. Pihaknya akhirnya memutuskan untuk menutup sementara, sampai situasi dan kondisi kondusif.
“Kalau ada pengunjung dampaknya lebih jelek. Jadi kami tutup saja dalam rangka, jangan sampai pengunjung stress,” kata Sulhan seperti dikutip dari JPNN, Kamis, 3 Juli 2025.
Sulhan menuturkan, pihaknya menuntut legalitas kepengurusan yang diklaim Taman Safari Indonesia.
“TSI kalau Anda mengaku legal, lihat dong akta Anda, kami sebagai karyawan manut ke dunungan (atasan),” ujarnya.
Sementara itu, Humas Bandung Zoo dari pihak TSI, Ully Rangkuti mengaku tidak mengetahui pasti penyebab penutupan hari ini.
“Kalau penyebabnya, saya tidak tahu, tetapi penutupannya sendiri itu juga kami ketahui baru tadi pagi. Tadi ada pengunjung yang akhirnya balik kanan,” ujarnya di tempat yang sama.
Dia menegaskan, penutupan sementara Bandung Zoo dilakukan oleh manajemen lama.
“Ada yang dari Garut, ada ibu dengan tiga anaknya masih kecil-kecil dan seorang bayi. Ada juga rombongan dari TK di Nanjung. Itu terpaksa balik kanan. Dan kami cuma bilang bahwa ini dilakukan oleh manajemen lama. Mereka tidak tahu mengenai soal itu,” tuturnya.
Ully menuturkan, soal berapa lama akan dilakukan penutupan, hal itu belum dapat diketahui secara pasti. Namun, Ully memastikan jika perawatan terhadap satwa akan tetap dilakukan.
“Pokoknya intinya, satwa tidak terganggu,” imbuhnya.
Farhan Gerah Konflik Bandung Zoo Tak Kunjung Selesai
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kembali buka suara soal polemik pengelolaan Kebun Binatang Bandung yang berujung pada penutupan sementara fasilitas konservasi itu.
Ia mengaku gerah melihat konflik berkepanjangan antara dua pihak pengelola yang tak kunjung menemukan solusi.
Saat ini, pengelolaan Kebun Binatang Bandung dilanda dualisme antara Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) dan Taman Safari Indonesia (TMI).
Situasi ini menimbulkan miskomunikasi dalam perawatan satwa, bahkan disebut-sebut telah menyebabkan kematian beberapa hewan.
“Iya, makanya saya mengimbau pada manajemen jangan berantem terus. Aparat sudah turun, pemerintah sudah turun, kurang apa? Ini lama-lama kita capek ngurusnya, karena berantem internal terus,” ujar Farhan dikutip dari Tribun Jabar, Kamis, 3 Juli 2025.
Farhan menyebut pemerintah sudah berulang kali turun tangan dan memfasilitasi pertemuan untuk meredam konflik. Namun, setiap ada kesepakatan, perseteruan selalu kembali terulang.
“Tiap kali kita turun, berembuk, ada kesepakatan, kita pulang, terus berantem lagi, berembuk lagi, berantem lagi. Terus masing-masing pihak membawa nama-nama besar. Enggak usah bawa nama-nama besar lah, ini Kota Bandung, sok selesaikan,” tegasnya.
Menurut Farhan, jika konflik tidak segera berakhir, semua pihak akan menanggung kerugian. Ia juga menegaskan bahwa izin konservasi eks situ yang dipegang saat ini adalah tanggung jawab pihak yayasan, bukan pemerintah.
“Kenapa? Karena izin konservasi eks situ dari Kementerian Kehutanan jatuhnya kepada yayasan, bukan kepada pemerintah. Buktikan bahwa Anda cukup bertanggung jawab untuk menerima izin tersebut,” ucapnya.
Lebih lanjut, Farhan mengingatkan bahwa selama ini pemerintah sudah cukup longgar, bahkan memberikan lahan tanpa pungutan sewa kepada pengelola. Sayangnya, konflik internal terus berulang.
“Tanah punya pemerintah, enggak pernah bayar sewa, enggak pernah bagi hasil, enggak ada masuk ke pemerintah. Itu ada pajak, tapi kan tidak mungkin kita samakan dengan pajak hiburan karaoke. Kan ini pajak edukatif, kecil sekali, kurang apa kita, tapi bentar-bentar berantem,” katanya.
Karena mediasi yang dilakukan berulang kali tidak pernah berhasil, Farhan pun menyatakan enggan lagi menjadi penengah. Ia menegaskan masalah ini harus diselesaikan oleh kedua belah pihak secara dewasa.
“Enggak akan (mediasi), sudah capek saya. Memediasi sudah berkali-kali, tapi tetap berantem ya sok selesaikan. Enggak tahu (siapa yang benar). Saya bukan hakim, kami bukan pengadilan,” ujarnya.
Selama empat bulan terakhir, pemerintah kota sudah memfasilitasi beberapa kali pertemuan mediasi. Namun karena tak kunjung rampung, pihaknya akan melibatkan Kementerian Kehutanan untuk mengevaluasi kembali izin konservasi.
