KabarSunda.com- Kota Bandung kembali menyandang predikat sebagai kota termacet se-Indonesia menurut indeks lalu lintas tahunan TomTom Traffic Index. Kondisi ini ternyata bukan hal baru.
Pengamat transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Sony Sulaksono Wibowo, menegaskan bahwa status tersebut sudah terjadi sejak 2019 dan dinilai wajar mengingat minimnya alternatif transportasi umum di Kota Kembang.
Menurut Sony, dibandingkan Jakarta yang dinilai lebih padat secara volume kendaraan, Bandung justru lebih parah dalam hal waktu tempuh dan stagnasi lalu lintas.
Hal ini terjadi karena Jakarta sudah memiliki sistem transportasi umum terintegrasi seperti MRT, LRT, dan BRT (TransJakarta), yang memberi masyarakat pilihan untuk tidak bergantung pada kendaraan pribadi.
Sebaliknya, warga Bandung tidak memiliki alternatif serupa. Ketiadaan moda transportasi massal yang efisien menyebabkan masyarakat terpaksa menggunakan kendaraan pribadi, yang memperparah kemacetan di berbagai titik kota.
Warga pun terjebak dalam kondisi yang seolah tidak ada jalan keluar, bahkan merasa pasrah setiap kali menghadapi lalu lintas yang macet total.
Sony juga menyoroti minimnya pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalur sepeda yang aman dan jalur pejalan kaki yang nyaman.
Ia menilai bahwa Pemkot Bandung tidak serius menciptakan kota yang ramah bagi pengguna non-kendaraan bermotor.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa trayek angkutan kota (angkot) di Bandung tidak mengalami pembaruan sejak tahun 1980-an.
Saat ini terdapat 36 trayek yang dominan hanya melayani kawasan pusat dan selatan kota, sementara wilayah timur – yang padat penduduk – minim layanan angkutan umum.
Upaya untuk merombak trayek angkot pun selalu kandas akibat tekanan dari kelompok pengemudi angkot.
Dalam analisisnya, Sony menilai bahwa permasalahan terbesar justru terletak pada ketidakkonsistenan pemerintah kota dalam merancang dan mengeksekusi kebijakan transportasi jangka panjang.
Jakarta disebut sebagai contoh yang konsisten dalam membangun sistem transportasi umum terlepas dari siapa gubernur yang menjabat, sementara Bandung dinilai gagal mempertahankan arah pembangunan dari satu periode kepemimpinan ke kepemimpinan berikutnya.
Ia menyebut bahwa pemimpin di Bandung kerap hanya melempar wacana tanpa realisasi.
Harapan sempat muncul di awal masa kepemimpinan pasangan M Farhan dan Dedi Mulyadi, tetapi kini Sony menyatakan bahwa harapan tersebut mulai meredup dan hanya tinggal menjadi isu musiman.
Kemacetan di Bandung tidak hanya berdampak pada waktu tempuh, tetapi juga pada produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.
Banyak warga yang menghabiskan waktu berjam-jam di jalan, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja. Biaya logistik meningkat, distribusi barang tersendat, dan emisi gas buang semakin tinggi karena kendaraan tertahan dalam antrian panjang.
Beberapa pelaku usaha transportasi juga mengalami kerugian karena konsumsi bahan bakar meningkat, jam operasional tidak efisien, dan risiko kecelakaan lalu lintas bertambah.
Sony menegaskan bahwa untuk keluar dari kondisi ini, Bandung membutuhkan terobosan kebijakan yang nyata dan terukur.
Dibutuhkan kemauan politik yang kuat dari pemimpin daerah untuk menyusun perencanaan transportasi publik yang inklusif dan berkelanjutan.
Kota ini harus berani berinvestasi pada sistem angkutan umum yang modern, memperbaiki jalur pedestrian, membangun fasilitas sepeda yang aman, serta mendesain ulang trayek angkutan agar menjangkau seluruh wilayah kota.
Lebih jauh, ia menyarankan adanya integrasi antar moda yang memudahkan warga berpindah dari satu titik ke titik lain tanpa harus bergantung pada kendaraan pribadi.
Jika tidak, ia memperkirakan kemacetan di Bandung akan semakin parah dan berpotensi menciptakan krisis mobilitas yang lebih serius dalam waktu dekat.
Masyarakat pun diimbau untuk turut berperan dalam mendorong perubahan, dengan mengedepankan pola mobilitas berkelanjutan serta memberikan dukungan terhadap pengembangan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi semua kalangan.
