KabarSunda.com- Para siswa SMPN di Karawang, Jawa Barat, belum mendapatkan meja dan kursi setelah kebijakan penambahan rombongan belajar atau rombel.
Sebab itu, para siswa terpaksa duduk berimpitan di atas lantai tanpa alas untuk menuntun ilmu.
Tak hanya meja dan kursi, kelas juga terbatas sehingga mereka terpaksa belajar di perpustakaan dan laboratorium.
Hal tersebut dialami oleh para siswa di SMPN 3 Telagasari.
Menurut kepala sekolah, keterbatasan ini disebabkan oleh satu tambahan rombel.
Untuk tahun ajaran baru, mereka sebelumnya hanya mengajukan empat rombongan belajar namun bertambah menjadi lima.
Alhasil, tahun ini, mereka menerima 200 siswa baru.
“Awalnya kami hanya mengajukan empat rombel. Namun, tahun ini kami mendapatkan lima rombel baru. Akibatnya, sebagian siswa tidak kebagian ruang kelas dan sarana pendukung,” kata Darmanto di SMPN 3 Telagasari, Selasa, 21 Juli 2025.
Darmanto sudah berkomunikasi dengan wali murid mengenai hal ini.
Beruntung mereka memahami bahkan bersedia membelikan meja dan kursi untuk belajar.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan wali murid. Jika ada orangtua siswa yang bersedia membantu pengadaan meja dan kursi, kami sangat terbuka. Tapi, kami tidak memungut atau memaksakan iuran dalam bentuk apa pun,” kata Darmanto melansir dari Kompas.com.
Darmanto berharap Disdikpora Karawang segera turun tangan membantu penyediaan ruang kelas baru beserta fasilitas mebeler.
Karena jumlah ruang kelas terbatas, saat ini ruang perpustakaan dan laboratorium terpaksa digunakan sebagai ruang belajar darurat.
“Kami butuh tambahan minimal 12 ruang kelas agar kegiatan belajar bisa berjalan optimal,” kata Darmanto.
Terbaru, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang, Wawan Setiawan, sudah menyediakan ruang kelas baru sesuai kuota yang ditetapkan.
“Kemudian mereka juga dapat RKB (ruang kelas baru). Cuma belum mebelernya,” kata Wawan, Rabu (23/7/2025).
Orang tua siswa akan iuran membeli meja dan kursi.
“Nah jadi mereka sepakat para orangtua itu, dengan tidak melibatkan sekolah, udunan (urunan/patungan) untuk pembelian mebelernya,” ujar Wawan.
Salah satu orangtua kemudian ditunjuk menjadi panitia.
Pihak sekolah tidak mengumpulkan uang, melainkan langsung menerima mebeler yang dibeli.
“Jadi dari mereka, untuk mereka, oleh mereka sendiri. Begitu,” ucap Wawan.
Penambahan rombongan belajar ini ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, Purwanto, nantinya akan ada penambahan siswa dalam setiap rombel dari 36 menjadi 50 demi memfasilitasi lebih banyak siswa di sekolah negeri.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) ingin memberikan pelayanan semaksimal mungkin, sehingga jika anak-anak di Jawa Barat ingin masuk sekolah negeri maka harus dilayani.
Meski begitu, kebijakan ini menuai protes dari pihak sekolah swasta karena membuat mereka kekurangan siswa baru.
Salah satunya adalah SMK Pasundan Cijulang di Pangandaran, Jawa Barat.
Selama membuka pendaftaran murid baru, SMK Pasundan Cijulang baru menerima 7 orang.
Dia adalah Asep Deni yang menyuarakan keberatan itu.
Menurutnya, kondisi SMK swasta saat ini kian memprihatinkan dan makin terpinggirkan.
Hal itu sebab tak ada batasan kriteria calon siswa di sekolah negeri sementara animo masyarakat masih tinggi.
“Saya melihat fakta di lapangan seperti itu. Analogi saya, ini imbas dari kebijakan yang membebaskan siapa pun masuk ke sekolah negeri, tanpa melihat latar belakang ekonomi atau prestasi,” ujar Asep kepada Tribun Jabar di Cijulang, Kamis, 3 Juli 2025.
Menurutnya, sejak kebijakan penerimaan di sekolah negeri tanpa seleksi ketat diberlakukan, masyarakat cenderung memprioritaskan sekolah negeri.
Hal ini berdampak pada sekolah-sekolah swasta seperti yang terjadi di SMK Pasundan yang kini tidak lagi menjadi pilihan alternatif.
“Akhirnya, sekolah kami tidak terlihat sama sekali. Di tahap pertama ini, hanya tujuh siswa yang daftar. Mungkin ini dampak langsung dari kebijakan saat ini,” katanya dengan nada kecewa.
Meskipun demikian, pihak sekolah masih berharap akan ada tambahan pendaftar pada SPMB tahap kedua. Diharapkan masih ada siswa “sisa-sisa” yang belum menentukan sekolah tujuan.
“Mudah-mudahan masih ada siswa yang belum terlihat, yang nanti bisa datang ke sekolah kami. Kami tidak menargetkan jumlah besar, hanya 45 siswa. Tapi untuk mencapai angka itu pun terasa berat,” ucap Asep.
Asep menyebut, sulitnya merekrut siswa juga diperparah dengan terus bertambahnya rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri.
Ia menyayangkan tidak adanya kebijakan pemerataan yang adil terutama bagi sekolah-sekolah swasta yang masih bertahan di tengah persaingan berat.
“Saya sedikit uring-uringan. Siswa SLTP di wilayah Cijulang, Cimerak, dan Parigi itu bisa dihitung. Kalau semua masuk negeri, kami kebagian apa? Kami harus berpikir keras bagaimana bertahan dan mencari siswa,” ujarnya.
Tak hanya SMK Pasundan Cijulang, SMA Guna Dharma Kota Bandung juga masih kekurangan siswa pada SPMB 2025.
Kepala SMA Guna Dharma, Ade D Hendriana, mengatakan, di sekolahnya baru ada 15 siswa yang mendaftar sejak SPMB dibuka.
Padahal, menurut dia, SMA Guna Dharma membuka pendaftaran SPMB lebih awal dibanding sekolah negeri. Namun, nyatanya, sejauh ini masih kekurangan siswa baru.
“Tidak sedikit juga calon murid baru yang mencabut berkasnya setelah mendaftar di SMA Guna Dharma,” kata Ade saat dihubungi melalui sambungan teleponnya, Rabu, 2 Juli 2025.
Ia mengatakan, SMA Guna Dharma menyediakan kuota SPMB sebanyak 108 siswa baru yang akan dibagi menjadi tiga rombongan belajar (rombel).
Pihaknya mengakui, sebelumnya terdapat 25 calon murid baru yang mendaftar ke SMA swasta yang berada di Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, tersebut.
Namun, sejumlah calon murid baru mencabut berkas pendaftarannya karena hendak berikhtiar untuk mengikuti SPMB tahap dua di sekolah negeri.
“Awalnya, kami menerima pendaftaran 28 siswa baru, kemudian ada tiga orang yang cabut berkas untuk mengikuti SPMB tahap dua, sehingga tersisa 25 orang,” ujar Ade D Hendriana.
Ade menyampaikan, dari 25 calon murid baru itu pun 10 orang di antaranya turut mencabut berkas, sehingga kini SMA Guna Dharma hanya memiliki 15 calon siswa baru.
Ia memprediksi, banyaknya calon murid baru yang mencabut berkas karena kebijakan Pemprov Jawa Barat yang berencana menambah jumlah rombel dari 36 siswa menjadi 50 siswa.
“Kondisi ini baru terjadi sekarang, karena di tahun-tahun sebelumnya aman, tidak kekurangan siswa baru, dan kuota rombel yang disediakan juga terpenuhi semua,” kata Ade.
Menurut Ade, SMA Guna Dharma memiliki enam rombel, masing-masing tiga rombel kelas XI dan XII. Setiap rombel diisi 36 siswa.
Ia pun memastikan, jika tidak ada penambahan siswa baru yang mendaftar pada SPMB kali ini, maka proses KBM saat tahun ajaran baru 2025/2026 tetap berjalan seperti biasanya.
“Mau bagaimana lagi, KBM harus tetap berjalan, karena kondisi kekurangan siswa juga terjadi hampir di seluruh sekolah swasta di Jawa Barat,” ujar Ade.
Lebih lanjut, Disdik Jabar mengatakan sekolah swasta diyakini tetap survive mengingat masih banyaknya lulusan SMP yang tidak tertampung di SMA maupun SMK negeri.
“Kan, daya tampung sekolah negeri di Jawa Barat dari mulai SMA, SMK, MA, dan SLB itu 329 ribu, tetapi jumlah lulusan SMP mencapai 700 ribuan, sehingga separuhnya akan masuk ke (sekolah) swasta,” ujar Purwanto.
Karenanya, dibanding mengkhawatirkan potensi sekolah swasta bakal tutup akibat kekurangan siswa, Purwanto mendorong sekolah swasta di Jawa Barat meningkatkan layanan dan kualitas pendidikannya.
Ia mengakui, jika layanan maupun kualitasnya meningkat maka akan meningkatkan minat masyarakat Jawa Barat untuk mendaftarkan anak-anaknya di sekolah swasta.
Bahkan, masayarakan dipastikan akan datang dengan sendirinya apabila sekolah swasta benar-benar memiliki layanan, pengelolaan, hingga pembelajaran yang berkualitas.
“Kalau kualitas pembelajarannya di sekolah swasta meningkat, kami meyakini masyarakat akan datang sendiri, dan mereka pasti mencari-cari,” kata Purwanto.
