KabarSunda.com- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Bandung (Unisba) tidak menghadiri pertemuan dengan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi di Gedung Sate usai terjadi gelombang unjuk rasa.
Dalam pertemuan pada Rabu (3 September 2025) siang tersebut, sejumlah mahasiswa yang lain hadir dan berdialog langsung dengan Dedi Mulyadi dan anggota DPRD Jabar di Halaman Gedung Sate, lalu dialog dilanjutkan di dalam.
Presiden BEM Unisba, Kamal Rahmatullah mengatakan, anggotanya tidak menghadiri pertemuan tersebut karena telah melalui beberapa pertimbangan di antaranya agenda itu terkesan eksklusif dan tidak melibatkan elemen masyarakat.
“Terus sebenarnya kan satu tujuan ya, membawa naskah kajian ke DPRD. Cuma di undangannya sedikit kompleks karena itu undangan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), fasilitasi gubernur dan dipertemukan oleh DPRD,” ujar Kamal, Jumat, 5 September 2025.
Atas hal tersebut, dia mempertanyakan langkah DPRD Jabar yang tidak mengundang langsung semua BEM di Jawa Barat usai gejolak aksi unjuk rasa yang digelar beberapa hari terakhir ini.
“Pertanyaannya apakah DPRD tidak bisa secara langsung mengundang kepada seluruh elemen masyarakat ataupun aliansi BEM seluruh Jawa Barat, sebetulnya kan bisa. Makanya kami pun menilai ada unsur politis di dalamnya,” kata Kamal.
Meski tidak hadir dalam agenda tersebut, pihaknya akan tetap mengawal semua kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat agar nanti benar-benar didengar oleh pemerintah pusat, DPRD maupun DPR RI.
“Terkait langkah ke depan kami bakal terus mengawal terkait kebijakan dan aspirasi masyarakat yang belum terealisasikan juga kami bakal terus melaksanakan konsolidasi,” ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga akan mengawal tuntutan 17+8 yang sudah masuk deadline untuk dipenuhi oleh DPR RI pada 5 September 2025 ini.
“Tuntutan 17+8 kan hari ini (deadline) ya. Saya kira hari ini kami sedang memantau respons dari pemerintah seperti apa. Lalu di Unisba pun ada mimbar bebas untuk kita mengadakan konsolidasi,” kata Kamal.
