KabarSunda.com- Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan diri agar keamanan, kelancaran pelayanan, dan stabilitas ekonomi tetap terjaga.
Karena itu, instruksi dari Menteri Dalam Negeri mengenai penundaan perjalanan luar negeri selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 langsung direspons dengan langkah tegas.
Di Gedung Pemkot Bandung, suasana rapat beberapa hari terakhir terasa lebih intens. Para pejabat diminta tetap berada di kota, memastikan seluruh fungsi pemerintahan berjalan selama momen yang dianggap krusial ini.
Libur panjang kerap memunculkan lonjakan mobilitas masyarakat, potensi gangguan pelayanan, hingga tekanan pada stabilitas harga. Kehadiran pejabat di tempat tugas dianggap menjadi fondasi penting agar semua sistem tetap terkendali.
Wali Kota Muhammad Farhan menyuarakan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, kota tidak boleh kehilangan kendali hanya karena sebagian pejabat berada di luar negeri.
Dari pelayanan administrasi, pemantauan arus wisatawan, pengelolaan fasilitas umum, hingga mitigasi potensi kedaruratan, semua memerlukan aparatur yang siap bertugas.
Tak ada ruang untuk kelengahan, terlebih ketika Bandung menjadi tujuan ribuan pendatang yang mengisi waktu libur.
Instruksi Mendagri juga menegaskan bahwa perjalanan luar negeri hanya diperbolehkan untuk kepentingan besar seperti tugas negara penting atau kebutuhan medis.
Bahkan rekomendasi perjalanan dinas yang sudah terbit kembali ditinjau. Beberapa agenda yang sebelumnya direncanakan, kini harus dijadwalkan ulang atau dibatalkan.
Namun bagi banyak pihak, penundaan ini bukanlah hambatan, melainkan bentuk tanggung jawab.
Bagi warga, keputusan ini memberikan kepastian. Mereka berharap tidak akan menemui layanan publik yang tersendat atau lambat hanya karena pejabat sedang berada jauh dari kota.
Selama periode liburan, kebutuhan masyarakat justru meningkat—mulai dari pelayanan administratif hingga penanganan situasi tak terduga. Kehadiran aparatur pemerintahan dipandang sebagai bentuk kehadiran negara dalam makna sehari-hari.
Di sisi lain, kebijakan ini juga mencerminkan semangat kesiapsiagaan Bandung dalam menghadapi Nataru.
Kota yang terbiasa hidup dengan mobilitas tinggi ini belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya: tanpa persiapan matang, segala sesuatu bisa berubah menjadi kerentanan.
Maka, memastikan semua pejabat tetap berada di kota adalah bagian dari upaya menjaga Bandung tetap stabil, aman, dan terkelola dengan baik.
Dengan langkah ini, Bandung memasuki masa libur akhir tahun dengan kesiapan yang lebih kuat.
Pemerintah menahan diri terlebih dahulu dari perjalanan dinas luar negeri, agar perhatian penuh bisa dicurahkan pada kota dan warganya.
