KabarSunda.com- Aksi unjuk rasa (unras) empat elemen masyarakat di DPRD Jabar menemukan titik terang. Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB 2026.
Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, mulai dari aspek kebijakan hingga implementasinya di lapangan.
Menurut Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Siti Muntamah, kami akan berembuk di Komisi V terkait berbagai aspirasi yang disampaikan hari ini.
Jika memang diperlukan pembentukan Pansus untuk melihat administrasi dan pelaksanaan SPMB secara menyeluruh, tentu akan menjadi bahan pembahasan kami.
Hasilnya nanti akan kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat, ujar Siti Muntamah seusai menerima audiensi masyarakat terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 yang bertempat di ruang rapat Komisi V DPRD Jabar, Bandung. Kamis, (11/6/2026).
Persatuan Purnabakti Pendidikan Indonesia (P31), Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP),Gerakan Pemantau Pendidikan Untuk Rakyat (Gempur), dan Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat,Kamis (11/6/2026).
Dalam orasinya, massa minta Ombusman memeriksa semua pihak yang terlibat didalam SPMB 2026 Disdik Jabar, termasuk minta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dr.Purwanto dan reng-rengannya dipecat.
Terbukti pejabat daerah tidak bisa menjalankan tugasnya,selain itu masih banyak pejabat di Kota Bandung yang siap menjadi Kepala Disdik Jabar. Selain itu semua pihak terlibat SPMB 2026 Disdik Jabar diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
Karut Marut SPMB 2026, Minta Kadisdik Jabar dan Reng-Rengannya di Pecat
Sehubungan dengan terjadinya Karut Marut dalam Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) dan Sistem Penerimaam Murid Baru (SPMB) 2026 di Jawa Barat yang disebabkan adanya kesalahan Penggantian aplikasi baru oleh oknum oknum Pejabat Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Padahal, menurut Gubernur Jawa Barat Apliksi lama masih bagus untuk digunakan paling ada sedikit sedikit yang di sempurnakan, dan Dinas Pendidikan Jawa Barat belum melakukan simulasi aplikasi tersebut.
Dukungan Pansus DPRD Jabar SPMB Mengalir:
Lembaga Swadaya Masyarakat Triga Nusantra Indonesia (LSM Trinusa) Jawa Barat memberikan dukungan kepada Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB 2026.
Pembentukan Pansus DPRD Jabar merupakan langkah yang tepat untuk membongkar seluruh persoalan yang terjadi, mulai dari perumusan kebijakan, sistem pengawasan, hingga implementasi teknis di lapangan, kata Ait M Sumarna kepada KabarSunda,Jumat (12/6/2026).
“Kang Ait juga meminta Komisi V DPRD Jawa Barat mengusut secara serius terkait vendor aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan SPMB 2026, kuat dugaan Vendor SPMB 2026 orang terdekatnya Kadisdik Jabar,”pungkasnya.
