KabarSunda.com- Pengamat tata kota dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Frans Ari Prasetyo, menilai bahwa Teras Cihampelas, yang dibangun pada 2016 dan diresmikan 2017, tidak memberikan manfaat signifikan bagi Pemerintah Kota Bandung.
Frans menjelaskan, proyek ini awalnya diharapkan dapat menjadi solusi untuk penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), menciptakan destinasi wisata baru, mengurangi kemacetan, serta meningkatkan budaya jalan kaki di kalangan masyarakat Bandung. Namun, kenyataannya berbeda.
“Ketika dibangun awalnya untuk memindahkan sekitar 200 PKL dari bawah ke atas, tapi kemudian hanya bertahan beberapa bulan, PKL malah kembali pindah ke bawah lagi. Untuk mengurangi kemacetan juga tidak, karena kemacetan tetap terjadi,” ungkap Frans dikutip dari Kompas.com, Senin, 7 Juli 2025.
Lebih lanjut, Frans menilai, Teras Cihampelas sebagai pedestrian tidak efektif karena tidak dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan mobilitas pejalan kaki sehari-hari. Ia juga mengkritik desainnya.
Menurut dia, konsep skywalk seperti Teras Cihampelas seharusnya tidak sejajar dengan jalan raya.
“Tidak ada skywalk yang berada linier dengan kontur jalan. Skywalk seharusnya menghubungkan bangunan dengan bangunan lainnya atau sebagai jembatan penyeberangan, bukan di atas jalur lintasan koridornya,” jelasnya.
Dari perspektif ekonomi pariwisata, keberadaan Teras Cihampelas dianggap telah menghilangkan identitas Jalan Cihampelas sebagai pusat penjualan fesyen jins atau denim.
Frans memberikan contoh Jalan Malioboro di Yogyakarta dan Orchard Road di Singapura, yang berhasil mempertahankan konsep street shopping corridor tanpa harus memperlebar jalan atau membangun infrastruktur yang merusak identitasnya.
“Dari sisi pariwisata, apa yang didapatkan Pemkot Bandung untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) pasti lebih rendah dibandingkan anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan dan perawatannya,” ucapnya.
Frans menilai, Teras Cihampelas merupakan kesalahan Pemerintah Kota Bandung di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil.
Ia mengusulkan agar rencana pembongkaran Teras Cihampelas dipertimbangkan sebagai solusi untuk mengurangi beban biaya perawatan yang terus menerus ditanggung pemerintah daerah.
“Dari awal kemunculannya saja sudah cacat birokrasi dan tata ruang hingga akhirnya menimbulkan efek yang bukannya menghasilkan PAD, malah menciptakan beban keuangan untuk Pemerintah daerah,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa pembongkaran infrastruktur bukanlah hal yang tabu.
Frans mengacu pada revitalisasi Sungai Cheonggyecheon di Korea Selatan, yang melibatkan pembongkaran jalan layang untuk mengembalikan aliran sungai yang dulunya tertutup oleh pembangunan.
“Sisakan satu tiang saja sebagai penanda bahwa Pemkot Bandung pernah mengalami cacat perencanaan kota atau kekeliruan dalam pembangunan perkotaan. Sudah banyak kota maju di seluruh dunia yang meratifikasi kekeliruan dalam pembangunan,” jelasnya.
Dengan struktur konstruksi Teras Cihampelas yang sebagian besar terbuat dari besi, Frans khawatir Pemkot Bandung akan terus menerus terbebani untuk perawatannya.
“Saya setuju, lebih baik dibongkar. Karena Teras Cihampelas ini akan jadi aset Kota Bandung yang menurut saya akan mengalami depresiasi atau merugi sebagai aset akibat korosi,” tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menantang Wali Kota Bandung M Farhan untuk membongkar Teras Cihampelas. Selain karena kurang berfungsi juga menimbulkan kemacetan dan bau.
