KabarSunda.com- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan menugaskan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai liaison officer (LO) atau pendamping di kabupaten dan kota.
Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat fungsi koordinasi dan komunikasi terkait berbagai program pembangunan daerah.
“Agar program pemerintah provinsi bisa tersampaikan, terlaksana, dan terevaluasi. Daripada semua numpuk di Bandung, lebih baik tersebar,” ujar Dedi di Gedung Pakuan, Jalan Cicendo, Kota Bandung, Rabu, 20 Agustus 2025.
Dedi menjelaskan, penugasan kepala dinas tersebut juga akan berfungsi sebagai tolok ukur kinerja, sehingga capaian pembangunan daerah dapat dijadikan bahan evaluasi.
“Itu nanti bisa dikompetisikan kepala dinasnya. Mana yang paling bagus pertumbuhan ekonominya, ketersediaan lapangan kerjanya, penyerapan anggarannya,” tambahnya.
Selain itu, Dedi membuka kemungkinan bahwa setiap kepala dinas akan didampingi auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pendampingan ini tidak hanya akan dilakukan saat ada audit investigatif, tetapi juga pada tahap perencanaan hingga pelaksanaan program di daerah.
“Kepala dinas itu memiliki tanggung jawab. Dimungkinkan nanti satu daerah satu auditor yang mendampingi,” pungkas Dedi.
