KabarSunda.com- Permasalahan kemacetan di Kota Bandung masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan hingga saat ini.
Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengupayakan berbagai solusi untuk mengurai kepadatan lalu lintas.
Hal itu ia ungkapkan usai mengikuti rapat koordinasi infrastruktur yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat dan dihadiri seluruh kepala daerah se Jawa Barat, Jumat 19 September 2025.
“Didampingi oleh Kadishub dan DSABM, kami mewakili Pemkot Bandung menyampaikan bahwa penyebab macet di Kota Bandung sedang kami upayakan untuk diatasi,” katanya.
Erwin menjelaskan, terdapat 11 titik rawan kemacetan di Kota Bandung yang perlu segera ditangani.
Titik-titik tersebut antara lain Gedebage, Cimencrang, Cisaranten Kulon, Parakan Saat, Laswi, Ahmad Yani, Jalan Sunda, Jalan Sumatra, Jalan Merdeka, Jalan Braga, serta kawasan Nurtanio yang saat ini masih dalam proses pembangunan infrastruktur.
“Sebagian besar titik tersebut merupakan lintasan sebidang yang menyebabkan buka-tutup jalan. Karena jalannya relatif kecil, agak sulit jika langsung dibangun flyover biasa,” katanya.
Menurut Erwin, salah satu solusi yang dipertimbangkan adalah pembangunan flyover kereta api, bukan sekadar flyover jalan. Hal ini diharapkan bisa mengurangi potensi hambatan lalu lintas akibat perlintasan sebidang.
“Kami memohon bantuan pihak kereta api, mungkin bisa dibangun flyover kereta, sehingga kereta api yang naik ke atas. Ini bisa jadi solusi untuk mengurangi kemacetan di beberapa titik,” ucapnya.
Selain 11 titik tersebut, Pemkot Bandung juga menyoroti Bundaran Cibiru yang hingga kini masih menjadi salah satu titik paling macet di wilayah timur Kota Bandung.
Erwin menegaskan, jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga pihaknya meminta bantuan gubernur untuk meneruskan usulan penataan ke Kementerian PUPR.
“Bundaran Cibiru itu pintu masuk utama dari arah timur, dan kemacetannya luar biasa. Kami berharap bisa dibangun flyover atau underpass agar arus lalu lintas lebih lancar,” tuturnya.
Tidak hanya itu, Pemkot Bandung juga mendorong penanganan kemacetan di Jalan Soekarno-Hatta, khususnya di sekitar SMKN 9 hingga Universitas Islam Nusantara (Uninus). Lokasi tersebut dinilai rawan kecelakaan karena masih banyak warga yang menyeberang di perlintasan tanpa fasilitas memadai.
Erwin menekankan, upaya penanganan kemacetan ini memerlukan sinergi antara Pemkot Bandung, Pemprov Jawa Barat, dan pemerintah pusat. Sebab, sebagian lahan dan kewenangan berada di luar lingkup Pemkot Bandung.
“Ini butuh koordinasi lintas sektor. Ada lahan milik provinsi, ada yang milik pusat. Kami harap gubernur bisa menjadi pintu penyampaian aspirasi ke Kementerian PUPR, agar percepatan penataan jalan bisa segera direalisasikan,” tandasnya.
