KabarSunda.com- Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (Disbun Jabar) menjajaki fasillitas kredit usaha untuk membantu pulihkan usaha perkebunan besar swasta. Sebab, banyak perusahaan perkebunan swasta kondisinya diduga sedang kesulitan modal untuk mengembangkan usaha.
Adalah dana Rp 200 triliun disalurkan oleh Menteri Keuangan kepada bank-bank BUMN agar dapat berputar kredit. Tetapi belum diketahui, apakah dari dana tersebut ada peruntukan untuk suntikan modal bagi bisnis perkebunan atau tidak .
Di Jawa Barat terdapat banyak perusahaan perkebunan swasta berbentuk perseroan, baik yang mandiri maupun sudah diakusisi group perusahaan besar. Rata-rata perkebunan swasta di Jawa Barat mengusahakan tanaman karet dan teh, serta ada kelapa sawit, dan campuran.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Gandjar Yudniarsa, melalui Sekretaris Dinas Pupun Saefunudin, serta Yudi Wahyudi dari Bidang PPUP (pemasaran, pengolahan, dan usaha perkebunan), memberikan gambaran kondisi usaha berbagai perusahaan perkebunan swasta di Jawa Barat.
Menurut Yudi Wahyudin, rata-rata, perusahaan perkebunan swasta di Jawa Barat ibarat ‘hidup segan mati tak mau’. Mereka terutama yang merupakan perusahaan mandiri, membutuhkan suntikan modal untuk mengembangkan usaha.
“Kabar soal dana Rp 200 triliun yang disalurkan Menteri Keuangan, Purbaya, kepada bank-bank BUMN, belum diketahui untuk kredit apa saja. Jika ada untuk kredit perkebunan, bisa dipikirkan dan diwacanakan melalui Disbun Jabar dapat difasilitasi bagi perusahaan perkebunan swasta di Jawa Barat,” ujar Yudi Wahyudin di Bandung, Senin, 6 Oktober 2024.
Menurut dia, kondisi seakan hidup segan mati tak mau, banyak dialami perusahaan perkebunan swasta di Jawa Barat sejak sebelum pandemi Covid-19 tahun 2019. Apalagi pasca pandemi, kini rata-rata perusahaan perkebunan swasta di Jawa Barat berjuang agar tetap hidup.
Diperoleh gembaran, bahwa beban perusahaan perkebunan swasta adalah upah tenaga kerja, biaya operasional, serta kesulitan modal untuk modal peremajaan tanaman.
Kondisi demikian terutama dialami perusahaan perkebunan yang perseroan mandiri, sedangkan yang sudah tergabung group besar disubsidi dari perusahaan induknya.
Yudi Wahyudin menduga, kondisi kesulitan keuangan sejumlah perusahaan perkebunan swasta terlihat dari banyaknya yang turun kelas pada penilaian kelas perkebunan.
