KabarSunda.com- Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mengatakan prihatin atas beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang mencapai Rp 116 triliun.
Dia mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif terhadap proyek tersebut.
Sebab, kata dia, audit investigatif penting dilakukan guna menelusuri penggunaan anggaran, baik yang bersumber dari luar maupun penyertaan modal negara.
“Dari pemeriksaan itu baru dapat ditentukan pihak yang bertanggung jawab, baik di tingkat kebijakan, manajemen, hingga konsorsium proyek,” kata Mulyanto dikutip dari Tempo pada Jumat, 17 Oktober 2025.
Mulyanto menyatakan mendukung sikap Menteri Keuangan Pubaya Yudhi Sadewa yang menolak membayar utang proyek ini menggunakan sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebab, menurut dia, sejak awal proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung telah dikritik dan diingatkan jika perhitungan ekonominya tidak transparan dan proyeksi pendapatan terlalu optimistis tanpa mempertimbangkan berbagai kemungkinan.
“Maka dari itu, BPK harus melakukan audit investigatif untuk menilai potensi kerugian negara akibat keputusan investasi, cost over run, dan dukungan terselubung kepada BUMN,” ujar Mulyanto.
PKS, kata dia, sejak awal telah berkomitmen untuk mengingatkan pelaksanaan proyek strategis nasional harus menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi keuangan negara.
Dia menegaskan, audit investigastif dalam proyek ini tidak dapat ditawar lagi. Sebab, tujuannya untuk memastikan setiap rupiah uang masyarakat digunakan oleh pemerintah secara bertanggung jawab.
“Jangan sampai publik kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, terutama dalam pengelolaan investasi dan proyek strategi nasional atau PSN,” kata Mulyanto.
Pada Jumat pekan lalu, 10 Oktober 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ditanggung APBN.
Dia mengatakan, tanggung jawab atas proyek itu sepenuhnya berada di tangan Danantara selaku badan yang kini menaungi seluruh BUMN.
“Jangan kalau yang enak swasta, kalau enggak enak dibagi ke pemerintah,” kata Purbaya melalui video conference, Jumat pekan lalu.
Sebelumnya, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengungkapkan tengah menyiapkan dua opsi untuk menyelesaikan utang proyek ini.
Pertama dengan menambah modal (equity) atau menyerahkan infrastruktur PT Kereta Cepat Indonesia China kepada pemerintah.
“Apakah kemudian kami tambahkan equity atau memang infrastrukturnya diserahkan sebagaimana industri kereta api lain yang infrastrukturnya milik pemerintah. Dua opsi ini yang sedang kami kaji,” kata Dony seusai acara Investor Daily, di Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025.
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung resmi beroperasi pada Oktober 2023 dengan skema kepemilikan 60 persen oleh konsorsium Indonesia dan 40 persen oleh Cina.
Biaya proyek awal ini tercatat sebesar US$5,5 miliar (Rp 89,6 triliun) kemudian membengkak menjadi US$7,27 miliar (Rp 118,4 triliun) akibat cost overrun.
Dari pembengkakan biaya US$1,2 miliar, sebanyak 75 persen ditutup melalui pinjaman baru dari China Development Bank, sementara 25 persen berasal dari tambahan ekuitas KCIC.
