KabarSunda.com- Aliansi Jabar Maju (AJM) bakal menggelar aksi demo di depan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) terkait dugaan korupsi di Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada Selasa, 3 Februari 2026.
Aksi ini karena adanya ketidakpuasan atas kinerja Kejati Jabar dalam memberantas tipikor di wilayah hukum Jawa Barat, Aliansi Jabar Maju gabungan dari LSM Korek, LSM Trinusa, Garda DPP Gadjah Putih Mega Paksi Pusaka, dan KHW 86.
“Beberapa kasus yang sudah terlapor di Kejati Jabar agar segera ditindaklanjuti dengan melibatkan pelapor supaya asas transparansinya masih ada,” desak Ait M Sumarna, salah satu penanggungjawab AJM yang juga menjabat Ketua LSM Trinusa Jabar kepada KabarSunda, Senin, 26 Januari 2026.
Bidang PSMK:
Menurut Ait, isu pertama selain yang sudah terlapor ada juga dugaan adanya tindak pidana korupsi pada kegiatan pelatihan kursus singkat Test of English for International Communication (TOEIC) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik Jabar) tahun anggaran 2024.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyajikan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada laporan realisasi anggaran tahun 2024 (audited) sebesar Rp6,6 miliar atau 94,76% dari anggaran sebesar Rp7,044 miliar.
Pengadaan Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Test of English For International Communication (TOEIC) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor 6xxx/KU.II.08/PSMK tanggal 12 Desember 2024 antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan PT CGP sebagai penyedia dengan nilai kontrak sebesar Rp6,9 miliar.
Terciumnya dugaan tindak pidana korupsi ini, ketika dilakukan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat pada Pengadaan Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Test Of English For International Communication (TOEIC) tidak sesuai ketentuan.
Kegiatan Sertifikasi/Pelatihan Peningkatan Mutu Pendidikan SMK anggaran APBD perubahan tahun 2022 sebesar Rp 11,8 miliar untuk 6.000 peserta, oleh perusahan yang sama PT CGP yang diduga tidak memiliki workshop ataupun laboratorium bahasa.
Selain itu, monopoli perusahan untuk pekerjaan di Bidang PSMK tahun anggaran 2024 tidak terlepas dari pengaturan orang dalam terutama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga “surga bagi perusahaan kukutan yang menerima banyak paket.
Bidang PKLK:
Meski Juknis DAK 2024 dan 2025 sudah menjelaskan secara teknis, namun tetap saja terjadi dugaan manipulasi data pengadaan di lingkungan PKLK.
Petunjuk teknis DAK dari Pemerintah Pusat hanya menjelaskan spesifikasi teknis, tetapi oleh orang-orang PKLK, Juknis Spesifikasi DAK diubah dengan tujuan tertentu dan menggiring ke produk tertentu.
Bukan hanya manipulasi data pengadaan, adanya kejanggalan dalam Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SLB negeri dan swasta dengan nilai anggaran kedua pengadaan ini sebesar Rp 7,2 miliar dikerjakan oleh perusahaan yang sama, yaitu PT BSM pada 18 Juli 2024.
Kepala Bidang PKLK Ai Nurhasan memiliki harta kekayaan fantastis Rp5.129.329.942.
Bidang PSMA:
Alat pendidikan whiteboard interaktif untuk SMA adalah solusi teknologi all-in-one yang menggabungkan monitor, proyektor, papan tulis, dan komputer, seperti Interactive Flat Panel (IFP) dan Smart Board.
Alat ini dapat membuat pembelajaran lebih interaktif, menarik, dan kolaboratif dengan menyediakan berbagai fitur seperti sentuhan langsung, presentasi multimedia (teks, gambar, video), berbagi layar nirkabel, dan perangkat lunak khusus.
Informasi yang diterima, di tahun yang sama 2024 Pengadaan Sarana Pembelajaran Whiteboard Interaktif bagi SMA sebanyak dua paket dengan anggaran begitu besar Rp 19.753.800.000,00 dan Rp16.863.000.000,00 terkontrak.
Kedua pengadaan ini menggunakan metode E-Purchasing, dan dikendalikan satu perusahan yaitu CV GBA – Nama Pemilik Sertifikat PT. LDN
Ia menambahkan, kasus dugaan korupsi yang sudah terlapor di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pengelolaan dana hibah Bidang PSMA tahun 2022 sebesar Rp39 miliar.
Proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 1 Tambaksari, Kabupaten Ciamis tahun 2023 oleh Kontraktor pelaksana CV. BINA RIZKY yang beralamat di Jl. Pesona Kota Bandung Rp1.597.143.206,77 adalah APBD tahun 2023.
Selain eks Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2023 yang terlapor, juga Kepala Bidang Kabid PSMK Dr Edi Purwanto selaku KPA. Dalam keterangan pelapor USB SMKN 1 Tambaksari diatas tanah seluas 13.300 Meter Persegi.
Menurut penjelasan Dedi Kurnaedi (Sekdes) Desa Mekarsari, tanah/lahan tsb, adalah milik desa (asset) yang dikontrak selama 3 tahun oleh Dr Edi Purwanto, Kabid PSMK sebesar Rp.15.000.000.
MoU nya (Perjanjian, Kesepakatan Kerja Sama) antara Kabid PSMK dengan Kades tidak jelas. Bahkan, tidak melibatkan unsur BPD (Badan Perwakilan Desa) setempat, tercermin terjadi manipulasi anggaran proyek pendidikan.
Pembangunan 4 Unit Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN Tomo, Kabupaten Sumedang. Anggaran Tahun 2025 Sumber Dana APBD Provinsi Jabar dengan nilai kontrak Rp1.390.939.600,00,- oleh kontraktor pelaksana PT. JARDIN PRAYA DIPTA dan Konsultan Pengawas PT. GEONUSA AMETA NURAGA.
