KabarSunda.com- Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatin) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari menjelaskan pertimbangan-pertimbangan pihaknya sebelum merelokasi korban bencana longsor di Cisarua, Bandung Barat, Sabtu lalu, 24 Januari 2026.
Muhari mengatakan prinsip relokasi yang dilakukan BNPB tidak hanya memindahkan manusianya, tetapi memindahkan hidup dan penghidupannya.
Hal itu menjadi poin pokok yang akan menjadi pembahasan BNPB dengan pemerintah kabupaten dan provinsi.
“Ini kebun sayur ini kan merupakan mata pencarian pokok masyarakat di Kecamatan Cisarua ini ya, bagaimana nantinya mata pencarian ini apakah akan dialihkan dengan mata pencarian alternatif atau hal-hal pengungkit ekonomi lainnya yang harus kita pikirkan di lokasi yang baru,” jelasnya dikutip dari KompasTV, Rabu, 28 Januari 2026.
Muhari menambahkan, jika warga direlokasi ke lokasi yang tidak terlalu jauh dari lokasi saat ini, harus ada perubahan pola pengelolaan lahan untuk mencegah longsor di kemudian hari.
“Tidak seperti sekarang yang memang semua hampir 95 persen itu kawasan perkebunan tanpa adanya tanaman keras berakar kuat,” ucapnya.
Kata dia, ada konsep-konsep rekayasa hayati atau bioengineering yang dapat menggabungkan antara perkebunan semusim dengan preservasi (pelindungan) tanah, misalkan tanaman kopi yang ditanam untuk menahan kelerengan.
Konsep semacam itu bisa dimanfaatkan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
“Nah, ini yang harus kita memang bicarakan dan membuat konsep rencana aksinya dan tentu saja ini tidak lepas dari kontribusi aktif pemerintah daerah untuk bisa benar-benar mengimplementasikan ini di lapangan,” tuturnya.
Terkait rencana relokasi, Muhari menilai, ketimbang membangun hunian sementara (huntara) bagi korban longsor, akan lebih baik langsung membangun hunian tetap karena sudah ada santunan untuk mengontrak rumah.
“Dengan adanya dukungan dana santunan untuk mengontrak rumah dari Gubernur Jawa Barat, maka sebaiknya kita tidak membangun huntara sebagai kawasan hunian sementara, tapi langsung saja kita bangunkan hunian tetap,” katanya.
Kata dia, bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan bisa menyokong kebutuhan tempat tinggal para warga terdampak sambil menunggu hunian tetap selesai dibangun.
Muhari mengatakan BNPB akan mengoordinasikan masalah relokasi dengan pemerintah daerah maupun warga yang terdampak.
Namun untuk lahan relokasi, Muhari mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian dari pemerintah daerah.
“Karena untuk lahan relokasi kalau itu akan dibangun dalam satu hamparan, ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Bisa itu pemerintah kabupaten yang seharusnya menyediakan lahan atau bisa didukung oleh pemerintah provinsi,” paparnya.
Setelah masalah lahan beres, kata dia, BNPB atau Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangunkan hunian bagi warga terdampak longsor.
“BNPB yang akan membangunkan kalau itu nantinya sifatnya terpisah, kalau satu hamparan itu akan dibangunkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman,” ucapnya.
Muhari pun mengharapkan pemahaman dan kerja sama masyarakat agar mau direlokasi ke tempat aman.
“Untuk daerah yang saat ini terdampak itu memang harus kita keluarkan dari permukiman karena kita tidak mau tentu saja masyarakat yang saat ini sudah terdampak atau akan berpotensi terdampak yang masih di sekitar itu akan kemudian menjadi korban bencana serupa di masa depan,” ujarnya.
Menurut dia, masyarakat yang akan direlokasi tidak hanya yang sudah terdampak longsor saja, tetapi juga yang berpotensi terdampak bencana serupa di kemudian hari.
Relokasi dilakukan karena wilayah yang sudah mengalami longsor tidak mungkin ditinggali kembali.
“Sebenarnya yang perlu direlokasi itu tidak hanya masyarakat yang saat ini rumahnya sudah terdampak, tetapi yang berpotensi terdampak (juga akan direlokasi),” jelasnya.
Dia menyebut musim hujan masih akan dilalui hingga akhir Maret atau awal April tahun ini sehingga potensi longsor atau bencana susulan di kawasan tersebut masih membayangi.
“Sebenarnya kawasan bagian atas dari Kecamatan Cisarua ini menurut data BNPB memang kawasan yang potensi atau tingkat kerentanan longsornya itu merupakan tingkat kerentanan yang tinggi,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Muhari menyatakan BNPB memperhatikan agar tidak ada kegiatan atau warga di daerah tersebut.
Sebelumnya Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merelokasi warga terdampak longsor di Bandung Barat.
“Pak Gubernur sudah menegaskan ya, bahwa warga yang terdampak ya, kurang lebih ada 30 rumah, nanti kita identifikasi kembali ada berapa, ini yang langsung ya, kena longsoran tentu dengan rumah-rumah di sekitarnya yang berbahaya kita akan relokasi,” ucap Herman, Minggu, 25 Januari 2026.
Herman menuturkan, perihal relokasi tersebut pihaknya juga telah melakukan komunikasi dengan Bupati Bandung Barat agar menyiapkan lahan relokasi.
“Dan Pemda Provinsi Jawa Barat akan mem-back up agar semua warga yang ada di lokasi berbahaya bisa pindah dan kita bangunkan rumah yang representatif,” kata Herman.
“Jadi kita lakukan relokasi dan rekonstruksi, dan kemudian lahan yang saat ini area longsoran akan kita hutankan begitu, akan kita hijaukan.”
Dalam kesempatan berbeda, Dedi menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan bantuan Rp10 juta untuk setiap kepala keluarga (KK) yang mengungsi akibat bencana longsor di Bandung Barat.
Dia menyatakan bantuan tersebut untuk biaya kontrak tempat tinggal sementara sekaligus memenuhi kebutuhan hidup penyintas selama dua bulan ke depan.
“Nanti sepuluh jutaan per kepala keluarga untuk ngontrak dulu di mana terserah,” ujar Dedi ketika meninjau korban longsor di Bandung Barat, Sabtu, 24 Januari 2026.
Menurutnya, pengungsi bisa mengalami tekanan psikologis jika terlalu lama berada di pengungsian.
“Kalau di sini tambah stres jadi penyakit,” ucapnya.
Dedi menginstruksikan Herman untuk segera menyiapkan alokasi anggaran untuk bantuan pengungsi tersebut.
“Per kepala keluarga Rp10 juta untuk cari kontrakan dan bekal hidup selama dua bulan dulu, sehingga kita akan fokus recovery (pemulihan) bencananya, menyelesaikan penanganan pencarian korban yang masih tertimbun,” katanya.
