KabarSunda.com- Penataan kawasan Monumen Perjuangan (Monju) mulai bergerak cepat.
Puluhan pedagang kaki lima (PKL) akhirnya ditertibkan Satpol PP Kota Bandung, Kamis, 23 April 2026.
Langkah ini tak lepas dari sorotan dan “aksi” Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang sebelumnya menyoroti langsung kondisi Kota Bandung, termasuk persoalan sampah, ketertiban, hingga wajah kota yang dinilai perlu segera dibenahi.
Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengungkapkan penertiban ini sebenarnya sudah melalui proses panjang. Imbauan telah disampaikan, bahkan sejak kunjungan gubernur ke lokasi.
“Waktu bersama Pak Gubernur itu ada sekitar 25 lapak. Sudah kita bersihkan. Tapi besoknya masih ada yang kembali,” ujarnya.
Tak hanya berjualan, sejumlah PKL bahkan memanfaatkan jalan inspeksi sebagai tempat penyimpanan barang.
Padahal, jalur tersebut akan difungsikan sebagai akses alternatif untuk mengurai kemacetan dari arah Dago menuju Jalan Surapati melalui Dipati Ukur.
“Jalan ini akan dibuka untuk publik. Jadi tidak bisa lagi digunakan untuk berjualan,” jelas Bambang.
Penertiban pun dilakukan dengan pendekatan bertahap. Sejak pagi hari, petugas lebih dulu memberikan imbauan agar pedagang membongkar lapaknya secara mandiri.
Hasilnya, sebagian besar pedagang memilih kooperatif. Mereka membongkar sendiri lapak dan membawa barang dagangannya tanpa harus dilakukan penyitaan.
“Kami mengedepankan pendekatan humanis. Tidak langsung disita, selama mereka mau bekerja sama,” katanya.
Langkah ini juga menjadi bagian dari program penataan kota yang lebih luas, sejalan dengan rencana pengembangan 17 jalur wisata beautifikasi Kota Bandung.
Program tersebut, kata Bambang, terintegrasi dengan dorongan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperbaiki wajah kota.
“Ini sejalan dengan arahan Pak Gubernur. Kita ingin kawasan ini lebih tertib, rapi, dan nyaman,” ujarnya.
Penertiban tidak hanya menyasar Jalan Dipati Ukur, tetapi juga kawasan dalam Monju hingga Jalan Japati. Hingga siang hari, tercatat 7 kios dan 1 unit roda berhasil dibongkar.
Menariknya, situasi di lapangan berlangsung kondusif. Para pedagang memilih bekerja sama dengan petugas, membongkar lapak secara mandiri.
Meski begitu, Bambang menegaskan penertiban ini tidak akan berhenti sampai di sini. Pengawasan akan terus dilakukan agar kawasan tetap tertib.
“Ini berkelanjutan. Kita tidak ingin setelah ditertibkan, kembali lagi seperti semula,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan solusi bagi para PKL melalui pembinaan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung. Para koordinator pedagang telah dikumpulkan untuk diberikan pemahaman terkait kebijakan penataan.
Langkah ini diharapkan menjadi jalan tengah, agar penataan kota tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha masyarakat kecil.
Dengan penertiban ini, wajah kawasan Monju perlahan mulai berubah. Jalan yang sebelumnya dipadati lapak kini mulai terbuka, seiring upaya mengembalikan fungsi ruang publik.
Dan di balik itu semua, ada dorongan kuat dari atas—sebuah sinyal bahwa pembenahan Bandung tak lagi bisa ditunda.
