KabarSunda.com- Aksi penolakan terhadap rencana pembangunan “Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)” di lingkungan kampus IPB kembali memantik perhatian publik dan civitas akademika.
Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Mercusuar (BEM KM) IPB University secara tegas menyatakan sikap menolak proyek tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan utama mahasiswa.
Penolakan ini disampaikan dalam bentuk pernyataan terbuka yang menyoroti transparansi dan urgensi program yang digulirkan.
Dalam pernyataannya, BEM IPB juga menyinggung dugaan persoalan tata kelola dan potensi penyalahgunaan anggaran dalam sejumlah program serupa.
Mereka bahkan mengaitkan isu ini dengan kasus-kasus korupsi yang sebelumnya mencuat di ranah kebijakan publik.
Salah satu sorotan tajam diarahkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai perlu lebih berhati-hati dalam merancang proyek di lingkungan pendidikan.
Menurut BEM IPB, kampus seharusnya menjadi ruang akademik yang bebas dari proyek-proyek yang berpotensi menjadi “tumbal kepentingan”.
Mereka menegaskan bahwa setiap program yang masuk ke kampus harus benar-benar transparan, partisipatif, dan berpihak pada mahasiswa.
Polemik ini pun memicu diskusi lebih luas mengenai batas antara program pemerintah dan otonomi ruang akademik di perguruan tinggi.
Seperti diketahui, dalam unggahan yang dipajang di akun Instagram @bemkmipb pada Rabu (6 Mei 2026) BEM KM IPB University mengirim surat terbuka untuk Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana agar tidak memaksakan kebijakan ini.
“Kepada Kepala Badan Gizi Nasional, tolong pak, jangan terlalu memaksa,” pembuka surat terbuka yang diwakili oleh Presiden Mahasiswa BEM KM IPB University, Muhammad Abdan Rofi itu.
Pihak BEM IPB menekankan bahwa instansi pendidikan sebagai lembaga moral dan intelektual, bukan untuk proyek tumbal.
“Masih ada 1.242 orang yang keracunan makan bergizi gratis. Masih ada ratusan triliun anggaran pendidikan yang direalokasi untuk makan bergizi gratis. Masih ada 1.720 SPPG yang ditutup karena tidak sesuai dengan standar operasional. Masih ada puluhan SPPG yang masih dimiliki oleh kepentingan partai politik dan oligarki,” tegas Rofi.
Menurutnya BGN harus melakukan evaluasi besar-besaran di saat masih banyak sarana-prasarana sekolah yang masih belum layak dan guru honorer yang belum sejahtera.
Terlebih belakangan muncul kabar bahwa BGN memakai anggaran Rp 6,9 miliar untuk kaos kaki, Rp 113 miliar untuk jasa event organizer, dan pengadaan 21.800 motor listrik senilai Rp 900 juta.
Bukan justru memaksakan untuk program ini beroperasi secara luas bahkan sampai melibatkan instansi pendidikan.
“Dengan dalih ‘Menjadi labolatorium hidup untuk pengembangan riset dan inovasi’. Sudah cukup pak. Rakyatmu sudah muak,” ujarnya lagi.
Rofi mengatakan saat ini ia dan rekan-rekan organisasi kampus di Kabinet Mercusuar IPB tengah menyiapkan penyampaian aspirasi ke pihak rektorat.
“Kami sedang merancang eskalasi di internal KM IPB untuk menyampaikan ke rektorat langsung bersama keluarga mahasiswa IPB,” tutur Rofi dihubungi Kompas.com via pesan singkat, Rabu.
Beda dengan Rektor
Sementara itu diwartaka sebelumnya, Rektor IPB University, Alim Setiawan Slamet pada Sabtu (2 Mei 2026) menyatakan siap membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG di Bogor pada Mei ini.
Alim berujar kemungkinan jumlah SPPG yang akan dibangun lebih dari dua unit denan menyesuaikan kesiapan pelaksanaan di lapangan.
“Kalau di IPB, Insyaallah mungkin Mei, kesatu. Dan mungkin nanti berikutnya di Juni,” kata Alim usai acara Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa di Jakarta, dikutip dari Antara.
Lokasi SPPG yang dikelola IPB University berada di Bogor agar dekat dengan kampus.
MBG yang diproduksi rencananya akan diperuntukkan bagi sejumlah sekolah di sekitar wilayah Bogor meskipun belum ada aspek teknisnya.
Adapun, Kepala BGN Dadan Hindayana sempat mendorong perguruan tinggi untuk minimal membangun satu SPPG.
Hal itu ia sampaikan saat meresmikan SPPG Tamalanrea 14 yang dikelola oleh yayasan milik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar) pada 28 April 2026.
