KabarSunda.com- Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi penyumbang angka kemiskinan secara nasional bersama Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Tengah (Jateng). Kondisi itu mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono.
Ono mengungkapkan, sampai saat ini ia masih menunggu langkah yang dilakukan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM), terkait program pengentasan kemiskinan.
Ia menilai, sejak dilantik sebagai gubernur beberapa bulan yang lalu, Dedi belum menunjukkan langkah nyata pengurangan angka kemiskinan.
“Kita belum menemukan konsep beliau secara langsung, yang disampaikan melalui media sosialnya, bagaimana mengurangi angka kemiskinan di Jabar,” kata Ono kepada Republika, usai memberikan bantuan kepada keluarga korban longsor Gunung Kuda, di Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Rabu (4 Juni 2025).
Ono menilai, setelah dilantik sebagai gubernur Jabar, Dedi masih berkonsentrasi pada kegiatan pembongkaran bangli-bangli (bangunan liar). Selain itu, Dedi juga masih mengurusi terkait pendidikan dan beberapa hal lainnya.
“Tapi belum menyentuh angka kemiskinan di Jabar yang cukup besar,” tukas Ono.
Ono menambahkan, banyak para ahli yang menyampaikan, bahkan tindakan Dedi yang membongkar bangli-bangli di sejumlah daerah cenderung malah menimbulkan pengangguran baru. Hal itu akhirnya dikhawatirkan memunculkan angka kemiskinan yang baru.
“Bangli-bangli juga kita soroti betul. Kalau dibongkar, okelah. Tapi solusi ekonominya seperti apa,” ucapnya.
Ono menambahkan, solusi untuk mencegah kemiskinan juga harus segera diberikan terkait penutupan aktivitas tambang. Pasalnya, ekonomi di sejumlah desa selama ini sangat tergantung pada tambang-tambang tersebut.
Ono mengatakan, desa yang memiliki lahan tambang dan ditutup mesti didorong sesuai karakteristik desa tersebut. Seperti misalnya, desa wisata atau desa pertanian.
“Untuk tambang yang ditutup bisa dicarikan alternatifnya untuk pertumbuhan ekonomi di desa tersebut, misalkan desa wisata, pertanian, dan lainnya sehingga kebijakan gubernur Jabar akan komprehensif, bukan hanya dari satu aspek saja,” tukas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ono pun mengutip hasil survei yang dirilis salah satu lembaga survei terkait kepuasan kinerja terhadap Pemprov Jabar dalam 100 hari. Hasilnya, hal yang terkait kemiskinan menjadi tingkat kepuasan yang paling kecil dibandingkan lainnya.
“Sehingga kita dorong nanti gubernur untuk bisa menelurkan ide-ide agar kemiskinan bisa diatasi dengan baik di Jabar,” ucap Ono.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, 52 persen masyarakat miskin di Indonesia tersebar di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Karena itu, Mensos menyebut Presiden Prabowo Subianto menginginkan angka kemiskinan di Indonesia di bawah lima persen pada 2029.
“Nanti kita pertajam kegiatan di setiap daerah, harapannya, seperti arahan Presiden, kemiskinan ekstrem nol persen di tahun 2026 dan pada tahun 2029 nanti kemiskinan sudah di bawah lima persen,” kata Saifullah atau akrab disapa Gus Ipul saat melakukan kunjungan kerja ke Wonosobo, Jawa Tengah, Minggu (1 Juni 2025).
CORE: Padahal Dekat Jakarta
Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menyoroti tingginya angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat yang berdekatan langsung dengan pusat bisnis nasional. Faisal menyebut hal ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah.
Faisal menjelaskan, besarnya jumlah penduduk Jawa Barat turut memengaruhi tingginya angka kemiskinan. Dengan populasi lebih dari 50 juta jiwa, lanjut Faisal, sumbangan terhadap jumlah penduduk miskin secara nasional menjadi signifikan.
“Kalau kemudian sumbangan jumlah orang miskin yang juga paling besar, itu memang proporsional terhadap total penduduk yang ada di Jawa Barat,” ujar Faisal di Jakarta, Rabu (4 Juni 2025).
Meskipun secara persentase hanya tujuh persen dan di bawah rata-rata nasional, Faisal mengatakan, kemiskinan di Jawa Barat tetap menjadi pekerjaan rumah besar.
Letaknya yang dekat dengan Jakarta semestinya memberikan dampak ekonomi yang positif.
“Walaupun secara proporsional tingkat kemiskinan di Jawa Barat itu di bawah rata-rata nasional, tetap saja kalau dari sisi geografis berdekatan dengan Ibu Kota Jakarta,” ucap Faisal.
Menurut Faisal, aktivitas ekonomi di Jakarta seharusnya membawa manfaat ke wilayah sekitarnya, termasuk Jawa Barat. Namun kenyataannya, efek tersebut belum terasa secara merata.
“Mestinya Jawa Barat juga mendapatkan trickling down dari keberadaan pusat bisnis yang ada di Jakarta,” lanjut Faisal.
Faisal juga menyoroti kantong-kantong kemiskinan yang masih banyak ditemukan di daerah-daerah yang sulit dijangkau, termasuk di Jawa Barat. Masalah keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu penyebab utama.
“Masih banyak kantong-kantong kemiskinan yang susah dijangkau karena keterbatasan infrastruktur dan lain-lain,” ungkap Faisal.
Faisal menilai strategi pengentasan kemiskinan harus mencakup pembangunan infrastruktur, bukan sekadar bantuan sosial. Menurutnya, akses yang terbatas masih menjadi kendala, bahkan di daerah dengan PDRB tinggi.
“Pendekatan pengentasan kemiskinan tidak hanya dari penciptaan lapangan pekerjaan, melainkan juga pembangunan infrastruktur untuk membuka keterisolasian. Jadi, tidak perlu yang sifatnya bantuan atau cash transfer seperti bansos,” kata Faisal.
