KabarSunda.com- Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, disindir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi karena dinilai tidak berjalan dengan optimal. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara rapat paripurna peringatan Hari Jadi ke-535 Kabupaten Majalengka, pada Sabtu, 7 Juni 2025.
Dedi Mulyadi atau disebung Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyampaikan keprihatinannya ihwal aktivitas penerbangan Bandara Kertajati yang minim. Ia bahkan menyebut bandara tersebut menyerupai “peuteuy selong” yang dalam bahasa Sunda berarti petai kering.
Selain itu, Dedi juga menyoroti pembiayaan yang harus ditanggung Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia bahkan menyebut selama ini Pemprov Jabar harus menutupi anggaran bandara tersebut Rp 60 miliar setiap tahunnya.
“Kan nombok setiap tahun Rp 60 miliar untuk bandara. Harus bagaimana?” kata KDM di hadapan jajaran Forkopimda dan anggota DPRD Majalengka, Sabtu lalu.
Bandara BIJB Kertajati memang memiliki sejarah dan kisah yang rumit. Bandara Kertajati resmi beroperasi pada 24 Mei 2018 di era Presiden Joko Widodo. Kendati demikian, pembangunan Bandara Kertajati telah direncanakan sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri.
Studi kelayakan bandara ini sudah ada sejak 2003. Izin penetapan lokasi pun dilakukan sejak 2005.
Awal pembangunan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan sanggup mendanai pembangunan bandara dengan APBD. Namun, Pemprov Jawa Barat tak kunjung merealisasikan pembangunan hingga 2011. Setelah ditinjau ulang, pembangunan ternyata membutuhkan alokasi APBN.
Setelah tujuh tahun terbengkalai, pembangunan baru dimulai pada 2014 untuk pengerjaan pembersihan lahan dan fondasi.
Pembangunan Bandara Kertajati kemudian dimasukkan dalam Program Strategis Nasional atau PSN. Alhasil, pembangunan sejak 2015 hingga 2017 dilaksanakan menggunakan anggaran Kementerian Perhubungan.
Belum berjalan genap dua tahun, Bandara Kertajati berhenti beroperasi sementara karena Covid-19 pada April 2020.
Kendati demikian, Direktur Utama PT BIJB Kertajati saat itu, Salahudin Rafi, mengatakan bandara tersebut sudah sepi sejak pertengahan Januari 2020. Menurutnya, sejak saat itu jumlah penumpang pesawat terus turun hingga akhirnya tidak ada lagi maskapai yang beroperasi.
Setelah terkena dampak Covid-19, Jokowi saat itu menargetkan BIJB Kertajati beroperasi penuh pada Oktober 2023. Tak hanya itu, Jokowi saat itu juga memerintahkan pengalihan penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara Bandung ke Bandara Kertajati.
Setelah melewati berbagai persoalan sejak rencana pembangunan hingga sempat sepi peminat, pemerintah sempat menyiapkan rencana baru, yakni mengubahnya menjadi pusat industri perawatan pesawat (Maintenance, Repair and Overhaul/MRO) serta kawasan kedirgantaraan (Aerospace Park).
Rencana ini diumumkan dalam acara penandatanganan Perjanjian Induk (HoA) dan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT GMF AeroAsia, PT BIJB, dan Kementerian PPN/Bappenas.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan, proyek ini bertujuan memperkuat kemandirian industri penerbangan nasional dengan memanfaatkan keunggulan lokasi Bandara Kertajati.
“Rencana pengembangan MRO dan Aerospace Park ini diharapkan menjadi fondasi kemandirian teknis dan daya saing industri penerbangan nasional,” kata Dudy dalam keterangan tertulis, Kamis, 24 April 2025.
Pemerintah berharap, dengan pengembangan MRO dan Aerospace Park, Bandara Kertajati tidak hanya menjadi pintu gerbang penerbangan, tetapi juga pusat industri kedirgantaraan yang mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan) dan Jawa Barat secara keseluruhan.
