KabarSunda.com- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan wacana penting terkait kesiapan calon pasangan menikah di wilayahnya. Ia mengusulkan agar para calon pengantin diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menjalani pernikahan.
Langkah ini diyakini sebagai bagian dari upaya preventif yang bertujuan untuk memastikan keturunan yang lebih sehat dan bebas dari penyakit bawaan.
Dedi menilai bahwa skrining pranikah seharusnya menjadi kebiasaan yang diterapkan oleh masyarakat, khususnya pasangan yang akan membina rumah tangga.
Pemeriksaan ini diharapkan bisa membantu pasangan memahami kondisi kesehatan satu sama lain, sehingga mereka dapat mengambil langkah antisipatif sejak awal.
Menurutnya, penting untuk mengetahui potensi penyakit sejak sebelum pernikahan agar risiko penularan maupun dampak genetik terhadap anak-anak di masa depan bisa diminimalisir.
Ia bahkan mencontohkan bagaimana beberapa kasus HIV baru terungkap setelah pasangan menikah dan memiliki anak.
“Jadi begini, sebelum pernikahan, sebaiknya kedua pasangan itu melakukan pemeriksaan kesehatan paripurna. Biar diketahui penyakit yang dimilikinya,” ujar Dedi Mulyadi.
Dengan mengetahui kondisi masing-masing sebelum menikah, lanjut Dedi, pasangan akan lebih siap dalam menghadapi kemungkinan adanya penyakit turunan atau gangguan kesehatan yang bisa berdampak pada generasi berikutnya. Ia menyebutkan bahwa keterbukaan sejak sebelum menikah sangat krusial untuk mencegah persoalan serius di kemudian hari.
“Banyak yang kasus HIV sebelum menikah (karena) enggak terbuka. Setelah menikah punya anak, HIV,” ucapnya. Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya proses skrining sebagai bentuk perlindungan jangka panjang.
Akan Jadi Program Pemerintah Daerah
Lebih lanjut, Dedi menyampaikan rencananya untuk mengangkat skrining kesehatan pranikah ini menjadi program resmi di tingkat provinsi. Ia mengatakan, sebelumnya kebijakan serupa sudah pernah ia terapkan saat menjabat di Purwakarta.
“Itu saya dulu ketika di Purwakarta sudah melaksanakan itu. Nanti kita ingin pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan itu. Kita tinggal nanti formulanya,” ungkapnya.
Program ini nantinya tidak hanya akan menyasar pasangan dari kalangan menengah ke atas, namun juga mencakup warga kurang mampu. Pemeriksaan bagi kelompok tersebut, menurut Dedi, akan disediakan secara gratis melalui fasilitas kesehatan pemerintah.
Langkah ini juga selaras dengan perhatian nasional terkait pentingnya kesehatan calon pengantin. Pemerintah pusat melalui BKKBN turut menyoroti rendahnya angka pasangan usia subur yang menjalani pemeriksaan kesehatan menjelang pernikahan.
Angka Pemeriksaan Catin Masih Rendah
Berdasarkan evaluasi tahun 2023, capaian cakupan calon pasangan usia subur (PUS) yang mengikuti pemeriksaan kesehatan masih jauh dari target. Hanya sekitar 39,7 persen dari target 80 persen yang berhasil dicapai.
Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN, Nopian Andusti, mengatakan bahwa pendampingan terhadap calon pengantin sangat penting untuk menekan angka stunting.
“Untuk dapat menurunkan angka stunting dilakukan dengan mencegah munculnya kasus stunting dan hal ini dimulai sejak masa prakonsepsi atau dimulai sejak tiga bulan sebelum menikah,” katanya.
Nopian menambahkan bahwa periode tiga bulan sebelum pernikahan merupakan waktu yang strategis untuk meningkatkan kesehatan calon ibu. Dengan demikian, calon ibu akan lebih siap menjalani kehamilan dan melahirkan anak yang sehat serta terhindar dari risiko stunting.
