KabarSunda.com- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara soal pembelian tablet senilai hampir Rp 1 miliar untuk anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang memicu kemarahan publik.
Dedi menegaskan, setiap bentuk belanja daerah, termasuk pengadaan perangkat elektronik bagi legislatif, harus dinilai dari urgensinya terhadap kepentingan rakyat.
“Yang untuk anggota dewan KBB itu ya? Ya nanti akan kita lihat dulu apakah itu menjadi sesuatu yang sangat urgen atau tidak, nanti akan kita cek seperti apa,” kata Dedi saat ditemui di Kantor DPRD Kota Cimahi, Sabtu, 21 Juni 2025.
Dedi menilai, di tengah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih belum stabil, anggaran harus diarahkan pada belanja-belanja yang berdampak langsung bagi warga.
Ia pun mengingatkan kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, agar berhati-hati dalam menyusun prioritas anggaran dan tidak terjebak pada kebutuhan birokrasi semata.
“Sebaiknya saya sarankan buat bupati wali kota untuk membuat anggaran yang efektif buat daerahnya. Memberikan manfaat buat masyarakatnya,” ujar Dedi.
Menurutnya, prinsip efisiensi yang sesungguhnya adalah bagaimana pemerintah bisa menghemat anggaran tanpa mengorbankan pelayanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar.
Sebelumnya diberitakan, DPRD KBB berencana membeli tablet baru bagi para anggota dewan dengan dalih untuk menghemat anggaran penggandaan dokumen fisik.
“Ini kan tujuannya juga buat efisiensi juga, kita biasanya harus fotokopi sekian banyak berkas, ya mungkin bisa sampai Rp 50 juta buat setiap anggota dewan,” kata Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi.
Mahdi juga menyebut perangkat yang dibeli harus memiliki spesifikasi tinggi karena dianggap akan digunakan dalam waktu lama dan menjadi inventaris negara.
“Kita minta speknya itu jangan rendah, misalnya hardisk 128 gb itu kecil, sama dengan tahun 2019. Minimal ya di 512 gb atau mungkin 1 terabyte, itu juga kan nantinya jadi inventaris,” ujarnya.
Namun, publik mempertanyakan apakah penghematan biaya fotokopi benar-benar sebanding dengan pengeluaran yang nyaris Rp 1 miliar untuk perangkat elektronik.
Respons Gubernur Dedi Mulyadi pun menjadi sorotan, karena mencerminkan sikap kritis terhadap penganggaran yang tidak menyentuh prioritas masyarakat secara langsung.
Dalam kondisi fiskal yang masih terbatas, Dedi menilai pejabat publik seharusnya lebih dulu berpikir soal kebutuhan warga ketimbang kenyamanan pribadi atau institusional.
