KabarSunda.com- Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat angkat bicara mengenai Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang menerbitkan kebijakan menambah jumlah siswa per kelas di sekolah menengah atas hingga menjadi 50 orang.
Atip menyebut kebijakan itu sudah dalam pemantauan Kemendikdasmen.
Atip menyebut kebijakan KDM itu sudah dibicarakan Kemendikdasmen bersama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar. Tetapi, Atip enggan mengungkap hasil pembicaraan tersebut.
“Kami sudah melakukan klarifikasi mengenai hal tersebut dan hasilnya beserta solusinya akan segera disampaikan,” kata Atip mengutip Republika, Rabu, 16 Juli 2025.
Atip menyebut penjelasan lebih lengkap bakal disampaikan oleh Disdik Jabar. Atip merasa hal itu menjadi tupoksi Disdik Jabar.
“Klarifikasi dengan Disdik Jawa Barat,” ujar Atip.
Di sisi lain, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengkritisi KDM yang menerbitkan kebijakan menambah jumlah siswa per kelas di sekolah menengah atas menjadi 50 orang. JPPI meminta KDM membedakan mana membuat konten dan mana pembuatan kebijakan.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menegaskan jumlah siswa per kelas berapa orang sudah ada standar nasionalnya. Standar itu disesuaikan dengan kemampuan guru untuk mengajar, efektivitas siswa belajar.
“Jadi ketika rombel (rombongan belajar) ditambah jadi 50 itu pasti efektivitas turun, kemampuan anak untuk bisa belajar jadi berkurang,” kata Ubaid, Selasa, 15 Juli 2025.
Ubaid menegaskan guru bakal kesulitan untuk mengajar 50 siswa dalam satu kelas. Sehingga Ubaid memandang kebijakan KDM tidak tepat meski bertujuan baik mencegah angka putus sekolah.
“Kebijakan KDM nggak jelas dasarnya, yang jelas langgar standar nasional pendidikan, nggak boleh seenaknya tambah rombel per kelas,” ujar Ubaid.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku siap dihujat, dikritik dan digugat bahkan menderita demi masa depan pendidikan anak bangsa Jawa Barat ke depan. Ia menyebut memimpin bukan jalan yang mudah dan pasti menderita.
“Pemimpin itu harus siap menerima hujatan, kritikan, tuntutan bahkan gugatan. Saya memetik pelajaran berharga dari para pendiri bangsa yang mengingatkan bahwa memimpin itu menderita,” ucap dia, Sabtu, 12 Juli 2025.
Dedi mengatakan, akan menyelamatkan pendidikan anak-anak Jawa Barat dan lainnya. Dedi Mulyadi mengaku siap dan rela untuk dihujat oleh masyarakat atau warganet.
Ia menyebut hujatan dan kritikan tersebut muncul saat dirinya mengambil kebijakan menambah murid dalam satu kelas menjadi 50 orang untuk mengurangi angka putus sekolah.
Dedi menyebut kebijakan tersebut bersifat tentatif dan apabila di wilayah tertentu khususnya terpencil kekurangan sekolah.
Dengan begitu, ia mengatakan anak-anak di sekitar sekolah dengan radius jauh bisa mendaftar ke sekolah tersebut. Sedangkan dengan daerah yang banyak sekolah maka tidak perlu menambah murid.
Dedi mencontohkan apabila kuota di salah satu SMA negeri sebanyak 480 siswa. Sedangkan yang mendaftar 500 orang maka ke 20 siswa dapat dimasukkan ke sekolah.
“Banyak orang yang menggoreng narasi penambahan jumlah murid maka banyak yang salah persepsi,” kata dia.
Ia menjanjikan tiga tahun ke depan Jawa Barat nol persen anak putus sekolah. Terkait sekolah swasta yang terdampak kebijakan tersebut, Dedi menyebut akan mengumpulkan sekolah swasta membahas soal kekurangan murid.
