KabarSunda.com- Jumlah rakyat miskin di Jawa Tengah kini diperbandingkan dengan di Jawa Barat. Hal tersebut merupakan buntut dari Gubernur Jateng Ahmad Luthfi yang meledek Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi meledek pejabat yang mendatangi warga miskin sambil membawa kamera untuk membuat konten.
Padahal ia menilai bahwa cara tersebut sama sekali tidak menyelesaikan masalah.
“Sekali-kali jenangan lepas birokrasi fiodal itu dengan jalan ke kampung yang tanpa beban,” katanya.
“Tapi gak usah pakai media,” tambah Jenderal Luthfi.
Ia bahkan bercanda sambil mempraktikan seolah selfie memegang kamera.
“Hari ini ketemu orang miskin,” katanya sembari tertawa.
Luthfi menekankan cara tersebut sama sekali tidak membereskan masalah.
“Tidak akan menyelesaikan masalah,” katanya.
Dedi Mulyadi seakan membalas ledekan Luthfi. Ia membuat video meminta maaf karena hanya bisa menyelesaikan satu masalah per hari.
“Buat wargi Jabar dan seluru warga net, mohon maaf yah kalau Kang Dedi jadi gubernur hanya bisa menyelesaikan setiap hari satu masalah,” katanya.
Meski demikian menurutnya hal itu masih lebih baik dibanding tak mengerti masalah.
“Tapi gak apa-apa kan ? Daripada kang Dedi jadi gubernur gak mengerti masalah,” kata Dedi Mulyadi.
Lantas berapa jumlah warga miskin di dua provinsi tersebut?
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah warga miskin di Jawa Tengah ternyata lebih sedikit dibanding di Jawa Barat.
Jumlah rakyat miskin di Jateng sebanyak 3.704,33.
Sedangkan di Jabar ada 3.8484.67.
Bahkan berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), jumlah warga miskin di Jawa Barat mencapai 3,67 juta.
Mereka tercatat hidup di bawah garis kemiskinan.
Dengan jumlah tersebut Jabar menempati urutan pertama.
Sedangkan Jawa Tengah berada di urutan ketiga, di bawa Jawa Timur.
Jumlah rakyat miskin di Jateng sebanyak 3,39 juta orang.
Jika masih banyak rakyat miskin bagaimana dengan kondisi ekonomi dua gubernurnya ?
Gubernur Jateng Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) memiliki harta Rp 10 miliar, tepatnya Rp 10.995.233.164.
