KabarSunda.com-Relasi antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan sejumlah ormas Islam besar kini tengah diuji. Bukan lagi pujian yang terdengar, tetapi gelombang kritik yang datang dari berbagai penjuru.
Pada Jumat, 25 Juli 2025, PWNU Jawa Barat menggelar rapat koordinasi bersama seluruh PCNU se Jawa Barat di Aula Gedung Dakwah PWNU Kota Bandung.
Hasil utamanya cukup mencengangkan, mereka akan menggelar istighosah berjamaah di depan Gedung Sate sebagai bentuk penolakan simbolik kebijakan pendidikan yang dinilai memberatkan pesantren dan sekolah swasta.
KH Aceng Amrullah, Sekretaris PWNU Jawa Barat, menyebut gaya kepemimpinan Dedi tidak membuka ruang musyawarah dan sukar melibatkan aspirasi umat.
Nada serupa datang dari Muhammadiyah. Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Iu Rusliana, mengingatkan, Gubernur Dedi jangan sampai mengeluarkan kebijakan sembrono, seperti keputusannya menetapkan 50 siswa dalam satu rombongan belajar.
Sejumlah sekolah Muhammadiyah di Depok, Garut, Cirebon, dan Sukabumi mengaku mengalami penurunan pendaftar serta di sisi lain ada ancaman penurunan kualitas karena ruang belajar terlalu padat.
Persatuan Islam atau Persis juga menyampaikan penyesalan mendalam. KH Jeje Zainuddin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Persis, menyebut kebijakan itu tidak mencerminkan kearifan dunia pendidikan.
Di Cirebon, dua tokoh sentral, yakni KH Dedi Wahidi (anggota DPR RI dari PKB) dan KH Juhadi Muhammad (Ketua PWNU Jabar) sebelumnya juga memimpin pernyataan bersama dari jaringan pesantren se-Jawa Barat.
Muncul “lima maklumat”, intinya menolak kebijakan pendidikan yang dianggap tidak adil dan tergesa.
Semua itu menimbulkan pertanyaan mendasar. Mengapa kritik muncul justru dari wilayah yang sebelumnya dikenal sebagai basis kuat pendukung Dedi Mulyadi saat Pilkada?
Di daerah utara Jawa Barat yang kental tradisi Nahdliyin, dan di Bandung Raya tempat Persis memiliki pengaruh struktural, Dedi Mulyadi meraih suara besar di Pilkada 2024 kemarin .
Namun yang tampak kini, kekuatan itu berubah menjadi resistensi. Tentu bukan semata karena kebijakan pendidikan, tetapi lebih karena pola kepemimpinan tertutup, cenderung sepihak, dan mengabaikan dialog sebagai instrumen pengambilan keputusan.
Dalam konteks Jawa Barat yang religius, legitimasi politik sering kali bertumpu pada relasi yang baik dengan ormas Islam.
Bukan hanya karena mereka memiliki akar kultural yang kuat, tetapi juga karena menjadi pengelola langsung pendidikan dan penguatan sosial masyarakat.
Ketika aspirasi mereka tidak dihiraukan, maka legitimasi itu ikut retak. Keputusan Gubernur Dedi yang kerap dipublikasikan melalui media sosial tanpa konsultasi layak menjadi preseden buruk tentang gaya komunikasi publik yang bersifat satu arah.
Banyak mendengar
Dalam konteks kepemimpinan, seorang kepala daerah idealnya lebih banyak mendengarkan komunikasi publik daripada hanya mendominasi ruang wacana dengan narasi sendiri.
Bukan berarti seorang pemimpin tidak boleh aktif di media sosial. Namun, keaktifan itu harus menjadi jembatan dialog, bukan alat legitimasi sepihak.
Dedi Mulyadi perlu membuka kembali kanal musyawarah dengan ormas Islam dan komunitas pendidikan. Bukan hanya untuk memulihkan hubungan, tetapi juga untuk memperkuat kembali daya dukung terhadap kebijakan.
Untuk itu, pendekatan yang relevan dan telah terbukti dalam tradisi komunikasi publik adalah prinsip ethos, pathos, dan logos.
Ethos mengacu pada kredibilitas dan integritas; Seorang pemimpin harus mampu membangun kepercayaan dengan memperlihatkan sikap terbuka dan adil.
Pathos berbicara tentang empati, bagaimana suara orang tua, guru, dan tokoh agama didengar dan dipertimbangkan.
Sementara logos menekankan pentingnya argumen rasional, berbasis data, dan kajian yang transparan.
Studi dari Moses Sichach tahun 2024 berjudul Ethos Pathos and Logos as Foundations of Persuasive Writing menunjukkan, komunikasi publik yang efektif mensyaratkan keseimbangan antara kredibilitas empati dan rasionalitas.
Jika salah satu unsur itu diabaikan, maka pesan akan kehilangan daya pengaruh.
Studi tersebut juga menekankan, kegagalan komunikasi publik sering kali bermula dari ketimpangan dalam penggunaan tiga elemen retorika klasik.
Dalam konteks kepemimpinan politik, Sichach menulis bahwa ethos tanpa pathos berisiko menciptakan pemimpin kering empati.
Sedangkan pathos tanpa logos akan menghasilkan simpati sesaat yang tidak berakar kebijakan rasional.
Oleh karena itu, keberhasilan persuasi dalam kebijakan publik hanya dapat dicapai jika seorang pemimpin tampil kredibel, bersedia mendengarkan dengan empati, sekaligus mampu menjelaskan dasar keputusan dengan logika yang bisa dipertanggungjawabkan.
Gaya komunikasi yang timpang, misalnya hanya selalu mengandalkan pencitraan dan keputusan diambil saat live di media sosial, berisiko menurunkan legitimasi dan memperlebar jarak dengan publik yang selama ini menjadi basis dukungan sosial-politik.
Jika Gubernur Dedi terus melanjutkan gaya satu arah tanpa dialog, maka jurang dengan masyarakat bisa melebar.
Jika ia bersedia membuka ruang diskusi, melibatkan tokoh agama, serta merancang kebijakan dengan basis akademik dan sosial yang kuat, maka kepercayaan publik masih bisa dirawat kembali.
Dalam iklim demokrasi dan religiositas yang hidup di Jawa Barat, seorang pemimpin diuji bukan hanya dari kebijakan yang dibuat, tetapi dari cara ia menyampaikannya dan sejauh mana ia mau melibatkan warganya.
Kini, selepas “tamparan” ormas-ormas besar Islam tadi, adalah waktu tepat untuk berbenah. Sudahi jumawa karena tepuk sorak warganet selama ini.
Jika relasi dengan ormas Islam terus mengeras, maka stabilitas sosial bukan hanya terancam, tetapi bisa perlahan ambruk dari dalam. Bukan karena musuh politik, tapi karena publik yang merasa tidak lagi diajak bicara.
