Kota Bandung Jadi Daerah Pertama di Jabar yang Tuntaskan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

Sejumlah PPPK Paruh Waktu Pemkot Bandung saat dilantik di Pendopo, Senin malam,  27 Oktober 2025. (Diskominfo Kota Bandung)

KabarSunda.com- Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI memastikan, Kota Bandung menjadi daerah pertama di Jawa Barat yang menuntaskan proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Formasi Tahun 2025.

Seperti diketahui, 7.326 PPPK sudah menandatangani kerjasama secara hibrid, dengan 200 perwakilan hadir langsung di Pendopo Kota Bandung.

Sedangkan 7.126 orang lainnya mengikuti secara daring melalui kanal Zoom dan YouTube resmi Pemerintah Kota Bandung.

Sekretaris Utama BKN RI, Imas Sukmariah, mengatakan pencapaian ini mencerminkan keseriusan Pemkot Bandung dalam menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN, sehingga pihaknya mengapresiasi dan memberikan penghargaan.

“Atas nama Kepala BKN dan seluruh jajaran, kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bandung yang telah menjadi pelopor dalam penyelesaian penetapan NIP dan pengangkatan PPPK Paruh Waktu,” ujarnya di Pendopo Kota Bandung, Senin malam, 27 Oktober 2025.

Dia mengatakan, Kota Bandung sebagai contoh nyata penerapan rekrutmen aparatur yang akuntabel, transparan, dan bebas intervensi.

“Tidak ada istilah kedekatan dengan pejabat. Semuanya berbasis kompetensi dan kinerja. Inilah semangat reformasi birokrasi yang kami harapkan,” kata Imas.

Dia mengatakan, BKN telah mengembangkan sistem E-Kinerja versi 3 dan manajemen talenta digital (Simata) untuk memperkuat pembinaan karier ASN di seluruh Indonesia. Sehingga ia mendorong Pemkot Bandung untuk menjadi bagian dari sistem tersebut.

“Kami ingin Pemerintah Kota Bandung menjadi contoh integrasi sistem ASN digital. Dengan begitu, kinerja aparatur dapat dinilai secara objektif dan real-time,” ucapnya.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi langkah nyata Pemkot Bandung dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pelayanan publik dan keterbatasan anggaran.

“Kami ingin memberikan kepastian status dan penghargaan yang layak bagi mereka yang selama ini berkontribusi bagi masyarakat. Ini juga bentuk adaptasi terhadap dinamika fiskal dan kebutuhan SDM yang spesifik,” ujar Farhan.

Farhan berharap penghargaan dari BKN menjadi motivasi seluruh jajaran ASN dan PPPK di Kota Bandung untuk bekerja lebih baik, menjaga etika, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga memastikan, bahwa Pemkot Bandung akan terus berkolaborasi dengan BKN dalam membangun sistem kepegawaian yang transparan, efisien, dan berbasis teknologi digital.

Editor: Herman S