KabarSunda.com- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara, mengungkapkan bahwa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jawa Barat tahun 2026, direncanakan akan ada 350 kegiatan dan 1.350 subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Ini kalau tidak berubah, mungkin nilainya nanti yang naik atau turun. Setelah nota keuangan disampaikan, RAPBD 2026 akan dibahas oleh fraksi, komisi, dan finalnya dibahas di Badan Anggaran DPRD Jabar,” ujar Iswara di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Rabu malam, 5 November 2025.
Total RAPBD Jabar 2026 Capai Rp29,1 Triliun
Berdasarkan nota keuangan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dalam rapat paripurna DPRD, total volume APBD Jawa Barat tahun 2026 direncanakan mencapai Rp29,1 triliun.
Rinciannya, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp28,78 triliun, sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp28,49 triliun.
Selain itu, penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp380,82 miliar, dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp666,81 miliar.
“Angka ini masih mungkin berubah, meskipun pembahasan di DPRD sudah cukup mendalam dan mengakomodasi berbagai program yang sesuai dengan RPJMD dan RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Gubernur Dedi Mulyadi,” tutur Iswara.
Pendapatan Daerah Diprediksi Turun Akibat Tertundanya Transfer Pusat
Iswara menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah pada tahun 2026 akan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025.
Hal ini disebabkan oleh tertundanya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp2,45 triliun.
Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa program-program prioritas daerah harus tetap berjalan.
Upaya yang ditempuh adalah dengan mengefisiensikan belanja penunjang kegiatan, seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, alat tulis kantor, serta kunjungan kerja ke luar provinsi.
“Efisiensi juga dilakukan terhadap kebutuhan staf pendamping dan pegawai. Namun, target-target pembangunan seperti indeks pendidikan, indeks kesehatan, daya beli masyarakat, laju pertumbuhan ekonomi, hingga kondisi kemantapan jalan tetap tidak dikurangi,” tegas Iswara.
Fokus pada Kinerja Pembangunan dan Mandatory Spending
Lebih lanjut, Iswara menekankan bahwa DPRD Jawa Barat akan menjaga agar belanja daerah tetap berpihak pada kepentingan publik.
Termasuk di dalamnya adalah alokasi belanja mandatory spending, hibah, serta kegiatan sosialisasi melalui media massa yang tetap dipertahankan.
“Program yang sudah dirancang harus tetap berjalan agar kinerja pembangunan daerah tidak terganggu. Kami memastikan agar setiap rupiah yang dibelanjakan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi menyampaikan nota keuangan RAPBD 2026 kepada DPRD dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Rabu malam.
