KabarSunda.com- Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggenjot percepatan audit konstruksi 80 pesantren hingga akhir 2025, menyusul insiden ambruknya bangunan pesantren di Sidoarjo.
Sebanyak 16 pesantren di antaranya berada di Jawa Barat, yang ditetapkan sebagai fokus awal penanganan.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris, mengatakan provinsi ini memiliki jumlah pesantren terbanyak di Indonesia.
Namun, mayoritas bangunannya belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
“Tahap awal untuk proses audit sebanyak 80. Ini kami lakukan sebagian besar di tiga provinsi ini,” kata Abdul usai Rakorda Percepatan Renovasi dan Rekonstruksi Bangunan Pesantren di Hotel Pullman Bandung, Rabu, 19 November 2025.
Ia menegaskan bahwa rapat koordinasi hari ini diharapkan dapat mempercepat rencana renovasi dan rekonstruksi bangunan pesantren di tiga provinsi dengan populasi pesantren terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Abdul menambahkan, Jawa Barat memiliki 12.972 pesantren atau 30,42 persen dari total nasional sebanyak 42.639.
Dari jumlah tersebut, baru 170 yang memiliki SLF dari 667 pesantren se-nasional yang sudah bersertifikat PBG.
“Apalagi kalau kita bicara terkait SLF, yang masih sekitar 170 pesantren di Jawa Barat,” terangnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, menambahkan audit terhadap 80 pesantren ditargetkan rampung pada Desember 2025.
Saat ini, sudah diselesaikan 19.
Dari laporan awal menunjukkan kondisi yang jauh dari kata ideal.
Dari 19 pesantren yang telah diaudit, hanya satu yang dinyatakan memenuhi standar kekuatan struktur.
Menurutnya, catatan teknis lainnya meliputi penguatan bangunan, mechanical engineering, suplai air minum, sanitasi, hingga kesesuaian tata ruang.
“Jadi, saya kira, penyelesaian pondok pesantren ini juga kita perlu kolaborasi bersama,” tutur Dewi.
Dewi menyebut sebagian besar pesantren tidak memiliki sistem mitigasi kebakaran dan petir serta sarana air minum dan sanitasi yang layak.
Oleh karena itu, pemerintah akan menyiapkan dua opsi penanganan, yakni renovasi atau rekonstruksi total, tetapi bergantung pada hasil penilaian teknis.
“Kami belum dapat simpulkan secara utuh karena laporan akhir akan kami sampaikan ke Pak Menko (Muhaimin Iskandar) di Desember. Semoga semuanya bisa direnovasi sehingga penanganannya tidak terlalu lama. Anggarannya juga kita harus minta arahan kembali untuk pembangunan atau renovasi,” tutur Dewi.
