KabarSunda.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memastikan wilayahnya masih menjadi salah satu tujuan investasi paling diminati di Indonesia.
Keunggulan berupa kawasan industri terpadu yang saling terkoneksi di koridor timur Jakarta membuat daerah ini tetap menjadi magnet bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, Hasyim Adnan, menyatakan realisasi investasi hingga semester I tahun 2025 mencapai lebih dari Rp40 triliun.
Angka tersebut terdiri atas penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp24 triliun lebih dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) lebih dari Rp15 triliun.
“Capaian ini yang tertinggi di Jawa Barat. Dan kami pastikan akan terus meningkat hingga akhir tahun mendatang,” kata Hasyim di Cikarang, Kamis.
Dia juga menegaskan bahwa pihaknya belum menerima informasi terkait perusahaan yang akan merelokasi pabrik dari Kabupaten Bekasi. Selama ini, laporan yang masuk hanyalah realisasi kegiatan investasi.
Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Nur Hidayah Setyowati, membenarkan bahwa jumlah perusahaan yang menghentikan operasional sepanjang tahun ini tidak sampai 10 unit usaha. Namun, ia menegaskan penyebabnya bukan karena kenaikan upah.
“Alasan penutupan murni karena faktor bisnis dan dampak ekonomi global. Isu upah tinggi membuat perusahaan hengkang itu tidak benar,” ujar Nur Hidayah.
Menurutnya, pelaporan penutupan perusahaan dilakukan melalui sistem wajib lapor Kementerian Ketenagakerjaan sehingga data tidak tersimpan di pemerintah daerah.
Sejumlah pelaku usaha juga membantah isu hengkangnya investor menjelang penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi 2026.
President of Bosch for Region Asia Pacific South, Vijay Ratnaparkhe, menyebut Bekasi tetap strategis untuk investasi karena lokasinya dekat dengan Jakarta dan memiliki infrastruktur industri yang lengkap.
Ketua Apindo Kabupaten Bekasi, Muhammad Yusuf Wibisono, mengakui Bekasi masih menarik investor. Namun ia mengingatkan perlunya penyelesaian isu upah agar tidak mempengaruhi kepercayaan pelaku usaha.
Adapun Deputy Director kawasan MM2100, Darwoto, menyebut industri saat ini telah bertransformasi menuju generasi keempat atau Industry 4.0, sehingga jenis usaha yang berkembang di Bekasi kini lebih dominan padat modal daripada padat karya.
“Kalau ada perusahaan hengkang kemungkinan besar adalah industri padat karya yang berada di luar kawasan industri. Industri padat modal justru tumbuh dan meningkatkan nilai tambah,” ujarnya.
Sekretaris KC FSPMI Bekasi, Sarino, menyebut isu pabrik hengkang kerap muncul menjelang penetapan upah minimum. Menurutnya, narasi tersebut tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
“Faktanya, PHK terjadi karena produk tidak laku di pasaran, bukan karena upah tinggi,” kata Sarino.
Ia mencontohkan pabrik alat musik di Cikarang yang tutup karena penjualan menurun, bukan karena tekanan biaya produksi.
Sarino juga menegaskan bahwa justru banyak pabrik baru berdiri di Cikarang, meski tidak seluruhnya terekspos publik.
“Kalau diperhatikan, pabrik-pabrik baru terus muncul dan pejabat pusat pun hadir dalam peresmiannya. Kabarnya Bekasi ditinggalkan investor itu tidak benar,” ujarnya.
Meski diterpa isu hengkangnya sejumlah perusahaan, data pemerintah dan pernyataan berbagai pihak menunjukkan bahwa Kabupaten Bekasi tetap menjadi salah satu pusat industri terbesar dan paling diminati investor di Indonesia, dengan pertumbuhan industri yang kini bergerak menuju digitalisasi dan padat modal.
