KabarSunda.com- Indonesian Politic Research and Consulting (IPRC) mengundang sejumlah guru besar dari beberapa universitas untuk mengevaluasi serta mengkritisi kinerja pemerintahan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin.
Pasangan ini disorot setelah genap menjabat selama 9 bulan.
Diskusi bertajuk Forum Professor: Catatan Kritis Akhir Tahun 2025 dan Proyeksi 2026 Kinerja Wali Kota Bandung yang digelar di Hotel Grandia, Jalan Cihampelas, Kota Bandung.
Salah satu kritik berasal dari Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung (ITB), Harun Al Rasyid.
Dia menyoroti kinerja Muhammad Farhan terutama dalam upaya penanganan banjir di Kota Bandung yang tidak kunjung selesai.
Menurutnya, kinerja Farhan dalam menangani masalah banjir di Kota Bandung tersebut masih berada pada fase awal pergerakan.
Namun ditengah upaya yang masih terbilang awal, Farhan justru dihadapkan pada persoalan non teknis yang cukup berat yakni ditetapkannya Wakil Wali Kota Bandung sebagai tersangka kasus dugaan ‘Minta Proyek’ oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung.
Harun berharap, kasus yang menimpa Erwin tersebut tidak membuat semangat Farhan dalam membereskan masalah-masalah krusial di Kota Bandung menjadi kendor serta memengaruhi kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam melayani warganya.
“Terutama tadi masalah riil ya, utamanya drainase sudah harus bereslah. Jadi saya kira persoalan di luar teknis itu (kasus) sudah cukup berat. Mudah-mudahan tidak merambat ya. Nah, saya kira sekarang saatnya buat mengonsolidasikan,” tuturnya.
Agar tidak terus berulang, Harun mengatakan, pengawasan masyarakat di akar rumput terhadap proyek-proyek yang dilaksanakan Pemkot Bandung harus lebih ditingkatkan.
Hal ini harus dilakukan untuk mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi.
“Tadi dikatakan, kita hajar banjir dulu, tapi ya, harus ada yang mengawasi,” ucapnya.
Dia memaklumi bahwa permasalahan klasik di Kota Bandung masih belum sepenuhnya diatasi oleh Farhan, karena kerjanya pun yang belum sampai setahun.
Meski begitu, dalam satu atau dua tahun ke depan, jika semangat tetap terjaga, dia berharap progres ke arah yang lebih baik bisa terlihat di Kota Bandung.
“Lalu yang pabalatak-pabalatak (sampah) ya tunjukkan bisa beres. Kalau soal pedagang kaki lima (PKL) kan, susah-susah gampang,” tandasnya.
Senada dengan Harus, Guru Besar Ilmu Politik dan Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Cecep Darmawan juga berharap Farhan bisa segera mengentaskan banjir di Kota Bandung yang terus berulang.
Namun permasalahan lainnya seperti infrastruktur jalan yang rusak di berbagai titik, korupsi, sampah, parkir liar, tata kelola ruang publik dan pedestrian, serta isu kriminalitas di Kota Bandung juga tidak boleh dikesampingkan.
“Permasalahan lainnya adalah konflik sosial dan sengketa lahan, misalnya di Sukahaji. Kemudian problematika pengelolaan ikon wisata di Kota Bandung, yaitu Bandung Zoo,” jelasnya.
Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. Muradi menjelaskan, Forum Profesor merupakan wadah untuk mengisi ruang-ruang yang tidak terisi oleh kampus dalam penyelesaian masalah-masalah di Kota Bandung.
“Kan, belum setahun (Farhan-Erwin memimpin Kota Bandung. Kita sama-sama menunggu evaluasi yang lebih detail, tapi poin pentingnya agar ‘on the track’, supaya ada ‘nyambut bola’ dari teman-teman di kampus, itu bisa ketemu,” tutur Muradi.
Muradi pun mengimbau agar Farhan memiliki program prioritas yang jelas serta dirancang dan dikerjakan dengan berbagai pihak, termasuk dengan melibatkan kalangan akademisi dari Sekolah Tinggi atau Universitas.
“Yang paling penting adalah bagaimana kemudian ini disambut baik oleh teman-teman di Pemkot, supaya ada linkage antara kampus dengan Pemkot yang lebih teknis. Bukan hanya sebatas teori, wacana, tapi ini teknis,” pungkasnya.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan yang hadir dalam diskusi tersebut, sangat mengapresiasi kritik dan saran yang diberikan oleh para Guru Besar di sembilan bulan masa kepemimpinannya.
“Justru selama masih dikritik, artinya masih disayang. Kalau sudah tidak dikritik, artinya dicuekin. Wah, bahaya itu,” tuturnya.
Farhan mengaku sudah menunggu-nunggu untuk mendapat masukan dari kalangan akademisi.
Menurut dia, pandangan dari akademisi dalam penyelesaian masalah di Kota Bandung bisa lebih objektif, terutama dari kalangan guru besar.
“Kita ini butuh satu pandangan yang lebih clear, yang lebih objektif. Selama ini kalau di Pemerintahan Kota Bandung itu, pasti ada banyak kepentingan yang mesti kita akomodir. Kedua, ada banyak juga subjektivitas,” akunya.
Menanggapi masalah banjir, Farhan memastikan Pemkot Bandung tidak akan melakukan pembongkaran bangunan di sempadan sungai, karena dapat menimbulkan masalah sosial baru.
Untuk itu, dia lebih memilih jalan untuk membangun kesadaran warga, bahwa tinggal di bantaran sungai dapat membahayakan.
“Saya tidak mau normalisasi sungai, karena itu mematikan dulur (saudara) sorangan (sendiri). Saya hanya akan membangun kesadaran saja. Kalau anda mau pindah, saya sediakan lahannya. Kalau Anda enggak mau pindah, saya ajari cara mitigasi bencana,” tandasnya.
