KabarSunda.com- Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akhirnya mengambil alih pengadaan pakan satwa di Bandung Zoo.
Sebanyak 14 vendor dilibatkan dalam pengadaan pakan satwa ini, yakni mencakup penyedia daging sapi, daging ayam, ikan, buah-buahan, pisang, hingga rumput, yang disesuaikan dengan kebutuhan pakan satwa per hari.
Jumlah pakan dihitung berdasarkan kebutuhan setiap hari, kemudian dibayarkan seusai pengiriman.
Namun, dalam pelaksanaannya, sempat terjadi keterlambatan pembayaran kepada sejumlah vendor.
“Tadi memang disampaikan ada beberapa keterlambatan karena di Kemenhut kemarin libur dan sebagainya dan ada beberapa orang yang belum ditransfer uangnya, jadi menunggu,” ucap Rohman, dihubungi pada Jumat, 2 Januari 2026.
“Pembayaran mungkin tidak setiap hari dibayar, itu pun tidak sampai awalnya Januari, selanjutnya kami evaluasi lagi dari mereka,” tuturnya.
Pengiriman pakan dari vendor sendiri sudah dimulai sejak 28 Desember 2025.
Karena adanya pergeseran teknis dan administrasi, distribusi pakan diperkirakan akan berlangsung hingga pertengahan Januari 2026.
Terkait skema pembayaran antara Kemenhut dan vendor, pihak Bandung Zoo menegaskan tidak terlibat secara langsung.
“Kami tidak tahu-menahu soal pembayaran. Semua vendor kemarin dikumpulkan dan bertemu dengan perwakilan Kemenhut dan BBKSDA. Disampaikan bahwa pemesanan pakan tetap seperti dulu, Bandung Zoo yang melakukan pemesanan sesuai kebutuhan harian, kemudian invoice diserahkan ke BBKSDA, nanti BKSDA yang mengatur,” tuturnya.
Sementara itu, kondisi satwa di Bandung Zoo hingga saat ini dilaporkan dalam keadaan baik.
Dari sisi koleksi maupun kesehatan, dokter hewan terus melakukan pemeriksaan rutin setiap hari.
“Kondisi satwa baik. Dokter juga terus memeriksa kesehatan satwa setiap hari. Pakan terpenuhi, termasuk pengobatan preventif, apalagi menjelang banyak pengunjung, kami khawatir satwa terindikasi atau tertular makanya kita kasih vitamin biar mereka tambah fit,” katanya.
Terkait pertemuan dengan pemerintah daerah, Rohman menyebut bahwa sebelumnya pihaknya sempat dipanggil dalam pertemuan yang dihadiri Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman, Wali Kota Bandung, serta perwakilan BBKSDA.
Pertemuan tersebut membahas polemik anggapan bahwa Bandung Zoo menolak bantuan pakan.
“Padahal sebenarnya kami dengan BBKSDA baru membicarakan teknis pelaksanaan dan sistem pembayaran seperti apa karena yang dikhawatirkan adalah tidak adanya jaminan bagi vendor,” ujarnya.
Ia menjelaskan jika bekerja sama langsung dengan Bandung Zoo, para vendor sudah terbiasa.
Namun, ketika melibatkan pemerintah, terdapat aturan administrasi yang berbeda, seperti batasan nominal dan pajak sehingga pada awalnya belum tercapai kesepakatan.
“Pada 27 Desember itu disampaikan bahwa akan dicover oleh Kementerian Kehutanan. Kami tentu sangat berterima kasih karena ada perhatian dari pemerintah terkait pakan. Selebihnya pembicaraan memang fokus ke persoalan pakan,” tambahnya.
Adapun terkait operasional kebun binatang secara keseluruhan, termasuk status pembukaan dan pengelolaan, pihak karyawan mengaku tidak mengetahui rencana pemerintah.
Mereka hanya fokus pada persoalan pakan dan gaji karyawan.
“Soal operasional kami sebagai pelaksana teknis di lapangan tidak tahu. Kami hanya membahas pakan dan bagaimana gaji karyawan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, bahkan hingga kini belum ada kepastian terkait pembayaran gaji karyawan.
Pemkot Bandung bahkan disebut-sebut menyerahkan pengelolaan ke Kemenhut, tetapi muncul persoalan baru karena Kemenhut disebut tidak memiliki anggaran untuk gaji.
“Kata Pak Herman nanti mau dibicarakan dengan Pemprov Jabar, istilahnya belum ada kepastian, bahkan untuk gaji (karyawan) bulan ini belum ada yang membayar, itu baru dibayarkan setengah, itu pun dari usaha kami,” katanya.
Menurutnya, kondisi ini membuat para karyawan harus berjuang secara mandiri.
Dari pihak yayasan pun tidak ada pernyataan terbuka mengenai ketidakmampuan keuangan.
“Tapi, dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) ke polisi disebutkan mereka (yayasan) sudah tidak ada uang, tetapi ke kami tidak pernah disampaikan langsung. Jadi, akhirnya karyawan berjuang sendiri,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, adanya konflik dualisme kepengurusan Yayasan Margasatwa Tamansari memicu kericuhan internal yang berdampak pada penutupan pada pertengahan tahun 2025 lalu, tepatnya 6 Agustus 2025.
Persoalan baru pun muncul, setelah hampir lima bulan penutupan, pihak yayasan mengalami krisis keuangan sebab tidak adanya pemasukan yang biasanya didapatkan dari tiket kunjungan.
Hal ini berdampak pada pasokan pakan satwa Bandung Zoo yang juga terancam.
Namun, sejak 28 Desember 2025 pakan telah diambil alih Kementerian Kehutanan, disebutkan pakan akan disuplai vendor hingga pertengahan Januari 2026.
