KabarSunda.com- Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Yomanius Untung, meminta pemerintah pusat segera mengambil langkah cepat untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan kepastian kepulangan para jemaah umrah asal Indonesia yang saat ini masih tertahan di Tanah Suci.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul terganggunya operasional penerbangan internasional akibat meningkatnya situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada perjalanan jemaah umrah dari berbagai negara, termasuk Indonesia.
Akibat kondisi tersebut, sejumlah jemaah umrah asal Indonesia dilaporkan masih berada di Kota Mekkah dan Madinah karena jadwal penerbangan kepulangan mereka mengalami penundaan.
Yomanius Untung menilai pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap kondisi para jemaah, termasuk memastikan kebutuhan logistik, keamanan, serta akses informasi bagi keluarga jemaah di Indonesia tetap terjamin.
“Kita mengetahui situasi yang terjadi di Timur Tengah merupakan kondisi force majeure. Serangan antara Amerika Serikat, Israel dan Iran telah memengaruhi operasional maskapai dan bandara di sejumlah kota. Akibatnya banyak warga Indonesia yang tertahan di Mekkah atau Madinah dan belum bisa pulang,” ujar Yomanius Untung di Bandung, Sabtu (7/3/2026).
Menurutnya, dampak dari gangguan penerbangan internasional tersebut tidak hanya dirasakan para jemaah yang berada di Arab Saudi, tetapi juga keluarga mereka di Tanah Air yang menunggu kepastian kepulangan.
Karena itu, DPRD Jawa Barat meminta pemerintah pusat melalui kementerian terkait terus memberikan perkembangan informasi secara terbuka dan akurat agar masyarakat tidak terpengaruh kabar simpang siur.
Selain persoalan keamanan, Untung juga menyoroti potensi bertambahnya biaya yang harus ditanggung para jemaah akibat keterlambatan kepulangan.
Ia menilai pemerintah perlu hadir untuk memastikan para jemaah tetap mendapatkan pendampingan dan pelayanan selama menunggu jadwal penerbangan kembali ke Indonesia.
“Para jemaah tentu harus mengeluarkan biaya tambahan karena tertahan di sana. Pemerintah juga perlu memberikan informasi yang benar kepada keluarga mereka di Indonesia agar tidak muncul kabar simpang siur yang membuat masyarakat cemas,” katanya.
Untung menjelaskan, sebagian besar jemaah yang tertahan sebelumnya dijadwalkan menggunakan penerbangan transit melalui Uni Emirat Arab, khususnya Bandara Dubai dan Abu Dhabi.
Namun, situasi keamanan regional menyebabkan sejumlah bandara dan maskapai di kawasan tersebut mengalami gangguan operasional sementara sehingga penerbangan menuju Indonesia ikut terdampak.
Melihat kondisi itu, Komisi V DPRD Jawa Barat mendorong pemerintah segera menyiapkan langkah alternatif, termasuk pengalihan rute penerbangan langsung agar para jemaah dapat segera dipulangkan tanpa harus transit di wilayah terdampak konflik.
“Langkah antisipatif perlu segera diambil agar para jemaah yang tertahan di Tanah Suci dapat segera kembali ke Tanah Air,” ujarnya.
DPRD Jawa Barat berharap pemerintah pusat, otoritas penerbangan, maskapai, serta perwakilan Indonesia di Arab Saudi dapat memperkuat koordinasi untuk mempercepat proses pemulangan jemaah.
Selain itu, pemerintah juga diminta memastikan kondisi kesehatan dan kebutuhan dasar para jemaah tetap terpenuhi selama berada di Tanah Suci.
Komisi V DPRD Jawa Barat menegaskan bahwa keselamatan dan kenyamanan warga negara Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah situasi darurat internasional yang sedang berlangsung.
