KabarSunda.com– Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia IGI Abdul Wahid Nara mendesak pemerintah segera merealisasikan kenaikan gaji guru. Desakan ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan gaji guru dan ASN belum bisa membaik.
Presiden Prabowo menyatakan kekayaan Indonesia banyak mengalami kebocoran sehingga tidak bisa dikelola optimal untuk kesejahteraan guru dan pegawai negeri.
Menanggapi itu, Abdul Wahid Nara menegaskan, IGI mengapresiasi keterbukaan Presiden. Namun menurutnya, kejujuran soal kebocoran anggaran tidak boleh berhenti jadi alasan.
“Kami mendesak, jangan hanya wacana. Guru sudah terlalu sering dikasih janji politik. Setiap pemilu bilang gaji dinaikkan, giliran menjabat pembahasannya hilang,” tegas Abdul Wahid Nara pada Kamis, 25 Juni 2026.
Ia menilai beban kerja guru abad 21 makin berat dengan Kurikulum Merdeka Pembelajaran Mendalam, pembelajaran berbasis AI, dan penguatan 8 dimensi profil lulusan.
Karena itu, IGI Pusat meminta pemerintah pusat dan daerah segera membuat skema kenaikan gaji yang konkret dan terukur, bukan sekadar retorika.
Selain itu, perlu dipikirkan terkait skenario penggajian atau tambahan penghasilan tugas tambahan, seperti kepala sekolah, operator, bendahara, hingga wali kelas sehingga para guru beroenghasilan berdasarkan beban kerja dan tingkat profesionalnya.
“Kalau Presiden sudah buka soal kebocoran, maka tutup kebocorannya. Alokasikan untuk guru. Guru itu pendamping masa depan bangsa. Kalau kesejahteraannya cuma jadi komoditas kampanye, itu pengkhianatan profesi,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, IGI Pusat masih menunggu respons resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kementerian Keuangan terkait roadmap kenaikan gaji guru.
