KabarSunda.com- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turun tangan melunasi biaya pengobatan pasien tidak mampu bayar di RSUD Pelabuhanratu, Sukabumi, yang videonya viral setelah kepala desa setempat menjaminkan STNK mobil.
Dalam unggahan di media sosial, Dedi mengapresiasi tindakan Kepala Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jarwo Midun, yang menjaminkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil miliknya demi menolong warganya yang tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) saat dirawat di RSUD Pelabuhanratu, Sukabumi.
Dalam pernyataannya, Dedi menyebut tindakan tersebut sebagai langkah kemanusiaan yang patut diapresiasi.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Pak Jarwo Midun yang melangkah menyelamatkan warga,” ujar Dedi, Selasa, 27 Mei 2025.
“Tadinya saya pikir tagihannya besar. Setelah saya cek barusan, tagihan hanya sekitar Rp 1.780.000 dan sisanya Rp 1.200.000 belum dibayarkan,” tambahnya.
Dedi menegaskan bahwa rumah sakit seharusnya tetap memberikan layanan kepada siapa pun yang membutuhkan, tanpa mempersoalkan kepemilikan KIS.
“Sebenarnya rumah sakit harus tetap memberikan layanan kepada siapa pun yang memerlukan pengobatan, tanpa harus bicara apakah dia punya KIS atau tidak. Karena itu adalah kewajiban kita sebagai penyelenggara negara,” tegasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dalam menangani kasus-kasus seperti ini.
“Sebenarnya kepala desa sangat mudah berkoordinasi dengan dinas teknisnya, seperti Dinas Kesehatan kabupaten atau bupati. Saya tidak tahu di Sukabumi apa yang jadi problem, hal kecil ini muncul ke permukaan seolah-olah menjadi peristiwa besar,” jelas Dedi.
Sebagai bentuk kepedulian, Gubernur Dedi menyampaikan bahwa ia telah mengirimkan dana pribadi untuk melunasi biaya pengobatan tersebut sekaligus menambah dana untuk kebutuhan keluarga pasien.
“Hanya sekitar Rp 1,7 juta seperti begitu berat tertangani. Untuk itu, saya sudah kirim uang ke nomor rekening yang diberikan Pak Kades Jarwo Midun. Uangnya saya lebihkan untuk biaya makan dari keluarga pasien,” ungkapnya.
Kasus ini juga mendorong Gubernur Dedi untuk memanggil pihak RSUD Pelabuhanratu guna mengevaluasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya dari kalangan tidak mampu.
Di akhir pernyataannya, Dedi Mulyadi menyerukan pentingnya komunikasi dan sinergi antar pimpinan daerah untuk menciptakan pelayanan publik yang responsif dan empatik.
“Mari kita saling melayani. Bangunlah komunikasi yang baik antara kepala desa dan bupati dengan kepala dinas, agar Jawa Barat bisa memberi pelayanan terbaik bagi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
“Saatnya kita jadi pemimpin yang melayani, menjadi pemimpin yang menjemput, bukan pemimpin yang dilayani dan bukan menjadi pemimpin yang menunggu datangnya informasi.”
