KabarSunda.com- Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, mengungkap bahwa angka indeks kepuasan antara Gubernur Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat timpang.
Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan indeks kepuasan Pemprov Jabar hanya 53 persen, sedangkan Dedi Mulyadi mencapai 94,7 persen.
“Artinya, Dedi Mulyadi meskipun tinggi sekali apresiasi publik, tetapi tingkat persepsi publik Jabar terhadap pemprov dan wakilnya itu masih banyak [tertinggal],” kata Burhanuddin dalam rilis survei Indikator Politik di Jakarta Pusat, Rabu, 28 Mei 2025.
Menurut Burhanuddin, hal itu menunjukkan bahwa Dedi Mulyadi belum sepenuhnya berhasil mengarahkan kinerja birokrasi Pemprov Jabar secara maksimal.
“Dedi Mulyadi belum memaksimalkan semua birokrasi pemerintahan provinsinya untuk maju bersama-sama. Ini sekaligus masukan buat Kang Dedi Mulyad (KDM) untuk menyertakan instrumen birokrasinya, pemerintahannya,” kata dia.
Selain itu, terdapat isu ketidakpercayaan terhadap birokrasi Pemprov Jabar.
“Yang kedua, sebabnya adalah mungkin ada gap ketidakpercayaan terhadap birokrasi Pemprov di Jawa Barat yang kita tahu diisi oleh birokrat lama. Jadi, mereka percaya sama gubernurnya, tetapi tidak percaya sama birokrasinya,” katanya.
Menurut Burhanuddin, ketimpangan indeks kepuasan masyarakat itu mestinya jadi kritik bagi internal Pemprov Jabar.
“Pemprovnya jangan sampai ketinggalan mengikuti langkah gubernurnya. Jadi, ini kan sepertinya ada perbedaan ya. Gubernurnya di mata publik Jawa Barat gaspol ya, misalnya pakai gigi 9. Tapi sebagian [birokratnya di pemprov] masih ada yang gigi 5, gigi 6, terutama untuk beberapa variabel yang berkaitan dengan ekonomi,” kata dia.
