KabarSunda.com- Sehari setelah penahanan pejabat Bank BJB Dicky Syahbandinata yang menjabat tahun 2020 sebagai Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi bersama Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan Setiawan Lukminto, dan Direktur Utama Bank DKI tahhun 2020 Zainuddin Mappa.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengucapkan terima kasih pada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.
“Saat pidato di Rapat Paripurna DPRD Jabar, Dedi Mulyadi mengungkapkan secara terbuka rasa terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya pada jajaran Kejagung yang cepat merespons dugaan kongkalikong pemberian kredit kepada Sritex oleh Bank BJB,” kata Ketua Pusat Bantuan Hukum Peradi Bandung Fidelis Giawa SH kepada KabarSunda, Kamis, 29 Mei 2025.
Bahkan, Dedi Mulyadi yang akrab dipanggil dengan sebutan Kang Dedi Mulyadi (KDM) di akun tiktok pribadinya mengulangi ucapan terima kasih tersebut dan menambahkan bahwa pemberian kredit diluar prosedur kepada Sritex sangat menyayat hati.
“Kadang kita mengalami kesulitan untuk mendapatkan kredit dengan kerumita perlengkapan, ternyata ada kredit yang digelontorkan kepada korporasi tanpa jaminan dan kelengkapan yang memadai,” ungkap KDM.
Menurut Fidelis, respon ini sebenarnya bermakna kekecewaan terhadap KPK.
Bahkan dapat dimaknai sebagai sindiran oleh karena KPK tak juga melakukan tindakan lanjutan setelah menetapkan lima orang tersangka terkait korupsi dana iklan di Bank BJB milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut.
Sebagai gubernur yang pegang kendali pemerintahan di Jawa Barat, Dedi Mulyadi sangat berkepentingan membersihkan praktik kotor yang merugikan dan bahkan menghambat program pemerintahan.
Dugaan korupsi dana penempatan iklan di Bank BJB adalah salah satu bentuk kerugian yang nyata menimpa keuangan provinsi Jawa Barat yang nilainya mencapai Rp 222 miliar.
Tapi kasus ini justru terkesan dibiarkan mengambang oleh KPK dan tak kunjung menyerahkannya pada institusi penegak hukum lain untuk percepatan pengungkapan.
Upaya pembersihan BJB sudah sering disuarakan oleh KDM sejak ia menjabat Gubernur Jabar. Hingga akhirnya dilakukan pengangkatan jajaran direksi baru dan menyingkirkan direksi lama saat penyelenggaraan RUPS beberapa waktu lalu. KDM selalu menekankan efisiensi dan perampingan struktur organisasi BJB.
KDM ingin agar melalui langkah instansi penegak hukum, pembersihan itu berlanjut. Termasuk penindakan terhadap penyalahgunaan dan CSR dan pembiayaan program pemerintah Jabar pada periode sebelumnya seperti program Petani Milenial yang mencapai Rp 1,3 triliun, namun tak jelas juntrungannya.
Fidelis memperkirakan, ada sekitar Rp 6 triliun sampai Rp 8 triliun dugaan penyelewengan di Bank BJB, baik dari penggunaan anggaran CSR maupun pembiayaan program pemerintah yang tak berjalan atau fiktif.
“Dalam pemeriksaan perkara yang sudah mulai berjalan ini, semoga kelak akan terbuka berbagai penyelewengan penggunaan anggaran di Bank BJB, termasuk alokasi anggaran untuk Pembangunan Patung Bung Karno di Taman Saparua yang saat ini mangkrak yang nilainya Rp 14,5 miliar serta Pembangunan Monumen Perjuangan Pandemi Covid 19 Rp16 miliar di Taman Gasibu Bandung,” pungkasnya.
