KabarSunda.com- Pemerintah Kota Bandung menyambut positif keputusan pemerintah pusat yang kembali mengizinkan kegiatan rapat dilaksanakan di hotel.
Langkah ini dinilai bisa memberikan dorongan ekonomi, khususnya bagi sektor perhotelan yang sedang menghadapi tekanan berat.
Selain memanfaatkan fasilitas hotel sebagai tempat rapat, Pemkot Bandung juga tengah menyiapkan sejumlah insentif yang ditujukan untuk mendukung keberlangsungan industri hotel, terutama di tengah ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan bahwa industri hotel, terutama hotel bintang 3, tengah mengalami kesulitan cukup serius.
Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan lapangan kerja tersebut.
“Perhotelan di Bandung ini salah satu industri terbesar yang menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) dan menyediakan lapangan pekerjaan. Kita harus memastikan APBD bisa menggerakkan ekonomi, salah satunya melalui kegiatan MICE,” kata Farhan, Selasa, 10 Juni 2025.
Menurut Farhan, tren tingkat hunian hotel di Bandung cenderung menurun drastis. Bahkan pada musim libur Lebaran lalu, okupansi mencapai puncaknya hanya satu hari saja, sementara hari-hari berikutnya mengalami penurunan yang signifikan.
“Sisanya langsung turun tajam, hari Minggu dan Senin hanya 50%, ini sangat memprihatinkan,” katanya.
Ia juga menyoroti perlunya dukungan nyata dari pemerintah daerah bagi para pelaku usaha sektor pariwisata.
Farhan menegaskan bahwa dukungan tersebut tak cukup hanya dalam bentuk promosi wisata, tapi juga stimulus konkret untuk menjaga stabilitas industri.
“Saatnya kita berikan insentif pada pelaku industri pariwisata, ini penting agar sektor ini bisa bertahan,” tuturnya.
Farhan menjelaskan bahwa hotel bintang 3 menjadi segmen yang paling terdampak, baik dari sisi okupansi maupun dari sisi ketenagakerjaan.
Hotel jenis ini cenderung memiliki harga terjangkau, namun justru mengalami kesulitan paling parah.
“Harganya tidak mahal, tapi kondisi mereka paling memprihatinkan,” kata Farhan.
Untuk itu, Pemkot Bandung merancang skema insentif yang diarahkan khusus kepada hotel-hotel bintang 3.
Namun, insentif ini tidak diberikan begitu saja, melainkan disertai persyaratan tertentu agar dampaknya bisa lebih terukur dan adil.
Salah satu syarat yang akan diberlakukan adalah larangan melakukan PHK terhadap karyawan selama periode pemberian insentif. Farhan menekankan bahwa dukungan pemerintah kota akan diberikan secara serius dan menyeluruh.
“Bukan setengah hidup lagi, kami dukung habis-habisan industri hotel di Bandung,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Farhan juga mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada tiga hotel di wilayah Jawa Barat yang terpaksa menutup operasionalnya. Situasi ini menurutnya tak boleh disepelekan dan harus segera ditangani secara strategis.
