KabarSunda.com- Wacana pembentukan provinsi baru dari wilayah barat Jawa Barat kembali menguat di tahun 2025.
Aspirasi lama yang sempat mengendap sejak 2012 kini kembali mencuat seiring dinamika pertumbuhan kawasan dan tuntutan pemerataan pembangunan. Jika wacana ini benar-benar direalisasikan, maka sekitar 7,31 juta penduduk dari sejumlah wilayah padat seperti Bogor, Bekasi, dan Depok bakal keluar dari Provinsi Jawa Barat dan membentuk provinsi baru.
Jawa Barat merupakan provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia, menampung lebih dari 50 juta jiwa. Namun tidak semua wilayah mendapat distribusi pembangunan secara merata.
Wilayah-wilayah di kawasan barat yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta seperti Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi kerap kali merasa tertinggal dalam hal pelayanan publik dan infrastruktur daerah.
Kesulitan akses ke pusat pemerintahan provinsi di Bandung serta kompleksitas birokrasi disebut-sebut menjadi alasan kuat mengapa pemekaran menjadi opsi realistis.
Wilayah yang Akan Keluar dan Gabung ke Provinsi Baru
Jika usulan ini disetujui, maka beberapa daerah padat penduduk akan keluar dari Jawa Barat dan menjadi bagian dari provinsi baru yang sering disebut dengan nama Provinsi Bogor Raya. Wilayah tersebut mencakup:
- Kota Bogor
- Kabupaten Bogor
- Kota Depok
- Kota Bekasi
- Kabupaten Bekasi
Total estimasi penduduk dari kelima wilayah ini mencapai 7,31 juta jiwa, dengan jumlah terbanyak berasal dari Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi.
Kandidat Nama dan Ibu Kota Provinsi Baru
Nama “Provinsi Bogor Raya” menjadi sebutan yang paling banyak dibahas dalam diskusi publik dan kajian akademik. Selain itu, muncul juga nama alternatif seperti Provinsi Jawa Barat Tengah atau Provinsi Pakuan.
Untuk calon ibu kota, terdapat dua kandidat utama yaitu Kota Bogor dan Kota Bekasi. Kota Bogor dinilai unggul dari segi historis dan tata ruang, sedangkan Kota Bekasi memiliki keunggulan ekonomi dan jumlah penduduk terbanyak.
Kesiapan Daerah dan Potensi Ekonomi
Dari sisi potensi ekonomi dan infrastruktur, kelima wilayah ini tergolong paling siap membentuk provinsi baru. Terdapat berbagai pusat industri nasional, kawasan bisnis, pendidikan tinggi, hingga sistem transportasi modern seperti KRL, LRT, dan jalan tol yang sudah saling terintegrasi.
Bahkan dari sisi fiskal, gabungan pendapatan asli daerah (PAD) dari kelima wilayah tersebut mencapai angka belasan triliun rupiah per tahun—cukup untuk menopang kebutuhan dasar pemerintahan provinsi baru.
Moratorium dan Hambatan Hukum
Meski secara administratif dan ekonomi dinilai layak, pemekaran ini masih terkendala oleh moratorium daerah otonomi baru yang diberlakukan pemerintah pusat sejak tahun 2014. Hingga 2025, moratorium tersebut belum secara resmi dicabut.
Namun sejumlah indikator menunjukkan adanya pelonggaran. Wacana pembukaan moratorium terbatas untuk wilayah strategis seperti daerah perbatasan dan kawasan megapolitan sudah beberapa kali disampaikan pejabat pusat, membuka kemungkinan pemekaran seperti Provinsi Bogor Raya masuk prioritas.
