KabarSunda.com- Beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat sudah mulai menerapkan program barak militer sebagai salah satu solusi untuk menangani siswa yang bermasalah.
Namun hingga pertengahan bulan Juni 2025 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung belum juga melaksanakan program strategis yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tersebut.
Hal tersebut pun memicu desakan dari DPRD Kabupaten Bandung agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti kebijakan yang dinilai penting untuk masa depan pendidikan dan generasi muda.
Salah satunya datang dari Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Cecep Suhendar.
Dia menyampaikan bahwa banyak persoalan siswa bermasalah yang masuk ke pihaknya, termasuk ke komisinya.
Menurut Cecep, ketika pihak sekolah dan orang tua sudah tidak mampu menangani, maka negara dalam hal ini pemerintah wajib hadir dengan solusi nyata.
Salah satunya seperti konsep barak militer yang diterapkan Dedi Mulyadi.
“Saya kira barak militer merupakan konsep strategis. Jadi pemerintah harus hadir, di saat rakyat memerlukan, membutuhkan kebijakan yang strategis. Menurut saya ini kebijakan strategis,” ujar Cecep, Sabtu, 14 Juni 2025.
Cecep menilai, kebijakan yang sebelumnya diperkenalkan Dedi Mulyadi dan kini mulai dijalankan di beberapa wilayah merupakan langkah strategis yang patut diadopsi daerah, termasuk Kabupaten Bandung.
“Hanya di sini saya disampaikan, jangan melihat tempatnya. Kalau tempat itu, asal di situ infrastrukturnya mendukung terhadap kegiatan belajar mengajar, kemudian makan bergizi dan tidurnya terjamin, bercukupan saya kira tidak masalah,” katanya.
Lebih lanjut, Cecep menegaskan fokus program ini bukan pada aspek militeristiknya, melainkan pada pembentukan karakter siswa.
Salah satunya seperti kedisiplinan yang diiringi dengan kurikulum akademik dan moral
Cecep menilai bahwa sebenarnya Kabupaten Bandung sudah siap menjalankan program ini.
Namun, pelaksanaannya masih tertunda karena belum adanya koordinasi dan data yang lengkap dari Dinas Pendidikan.
“Sebenarnya bukan tidak siap, kita sudah siap sebenarnya. Belum terlaksanakan mungkin saja data-datanya ini belum masuk. Saya yakin satu, dua orang seperti yang saya alami itu, sudah ada nama-namanya sudah ada. Cuman ini belum terkoordinasi dengan baik,” ucapnya.
Terkait pembiayaan, Cecep menilai program ini bisa tetap dijalankan tanpa menunggu pembahasan APBD Perubahan 2025.
Meskipun belum masuk dalam struktur dan skema anggaran terkait.
“Menurut saya kegiatan barak militer tidak terkendala dengan pembahasan anggaran APBD perubahan 2025. Kalau menunggu anggaran perubahan, saya yakin penanganan anak sekolah di barak militer ini jadi tidak tercapai,” ujarnya.
Terlebih Cecep juga menilai bahwa sebagian besar pendanaan program tersebut sebenarnya berada di bawah tanggung jawab provinsi.
Sedangkan untuk daerah tidak terlalu terbebani untuk segi anggaran.
Cecep menegaskan pelaksanaan program ini bersifat mendesak.
Jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Bandung mencapai puluhan ribu orang dan sebagian besar karena tidak ada solusi pendidikan.
“Ini saya kategori urgent. Karena masalah ini dari tahun ke tahun tidak ada solusi. Sehingga akibatnya adalah apa? Putus sekolah. Anak putus sekolah, karena sekolah sudah tak mampu mendidik. Orang tua juga sudah menyerah. Akhirnya anak putus,” ujarnya.
“Di Kabupaten Bandung saja kurang lebih 25.000 yang terdata putus sekolah. Salah satu yang putus sekolah, itu mereka adalah masalah ini. Akibat sekolah dikeluarkan dan dia tidak bisa masuk lagi di sekolah lain,” katanya.
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul DPRD Desak Pemkab Bandung Segera Terapkan Program Barak Militer Dedi Mulyadi.
