KabarSunda.com- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Jawa Barat menyampaikan kritiknya terhadap pembangunan daerah yang dinilai belum merata.
Dalam keterangannya, mereka menyoroti empat isu strategis yang dinilai memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu sektor kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, dan ketenagakerjaan.
Ketua BEM STIKes Muhammadiyah Ciamis sekaligus Bendahara Daerah BEM Nusantara Jawa Barat, Muhamad Renaldi, menegaskan bahwa meskipun Jawa Barat mengalami pertumbuhan infrastruktur dan industri yang patut diapresiasi, masih terdapat persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
“Pemerintah daerah perlu mengevaluasi secara menyeluruh pembangunan di Jawa Barat, agar tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah, terutama di pelosok,” ujar Renaldi dalam keterangan resminya, Kamis, 20 Juni 2025.
Di sektor kesehatan, Renaldi mengungkapkan masih adanya ketimpangan layanan dasar di sejumlah daerah terpencil. Banyak masyarakat harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan yang seharusnya mudah diakses oleh seluruh warga.
“Pemerintah provinsi harus konsisten memenuhi standar minimal keberadaan Puskesmas di setiap kecamatan sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 75 Tahun 2014. Ini penting untuk menjamin akses kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
BEM Nusantara Jabar juga menyoroti dampak buruk aktivitas pertambangan yang berada di kawasan resapan air dan rawan bencana. Berdasarkan data Dinas ESDM Jabar tahun 2022, terdapat lebih dari 300 izin usaha pertambangan aktif yang sebagian besar terletak di lokasi strategis secara ekologis.
“Pemerintah perlu menerapkan moratorium terhadap izin tambang baru dan meninjau ulang izin lama. Keberadaan tambang di daerah resapan air jelas mengancam ketersediaan air bersih masyarakat,” ujarnya, sambil merujuk pada amanat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Renaldi mendorong agar pembangunan ekonomi lebih diarahkan ke sektor yang ramah lingkungan seperti pertanian dan industri pangan lokal yang mampu membuka lapangan kerja dan menjamin kedaulatan pangan.
Kritikan tajam juga diberikan terhadap sektor pendidikan, khususnya menyangkut ketidakhadiran Kepala KCD Pendidikan Wilayah XIII dalam agenda resmi seperti Expo Pendidikan 2025 di Ciamis dan beberapa kegiatan sebelumnya yang telah disurati oleh Pemkab Ciamis.
Menurut Renaldi, hal tersebut menunjukkan lemahnya komitmen pendampingan dari pemerintah provinsi terhadap pengelolaan pendidikan di daerah.
“Tanpa pemdampingan yang penuh, tanpa audit menyeluruh dan sanksi tegas kepada pelanggar, cita-cita mencetak generasi emas Indonesia hanya akan menjadi slogan semata di Jawa Barat,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti masalah lemahnya pengawasan dana BOS, praktik penahanan ijazah, serta rendahnya angka partisipasi siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
Isu ketenagakerjaan turut menjadi perhatian serius. Renaldi menyebut bahwa angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat masih berada di atas 8 persen per 2023, yang menunjukkan belum optimalnya penciptaan lapangan kerja baru yang berkualitas.
Pemerintah, menurutnya, seharusnya lebih serius dalam mendorong pengembangan sektor-sektor lokal seperti pertanian terpadu, perikanan, dan industri kreatif berbasis potensi daerah.
“Pembangunan sejati harus diukur dari manfaat yang dirasakan langsung oleh rakyat, bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Meski mengkritisi sejumlah aspek, BEM Nusantara Jabar tetap mendukung berbagai terobosan yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi.
“Kami berharap kepemimpinan beliau dapat menghadirkan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil. Pemimpin sejati adalah yang mencintai rakyatnya dengan tulus,” tukasnya.
