KabarSunda.com- Tambang ilegal di Bandung Barat kembali menjadi sorotan tajam setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan pernyataan tegas dalam Sidang Paripurna Hari Jadi Bandung Barat ke-18, Kamis, 19 Juni 2025.
Dalam pidatonya, Dedi dengan lantang meminta Bupati Bandung Barat Jeje Richie Ismail segera menindak tegas praktik pertambangan ilegal yang dinilai telah merusak lingkungan Bandung Barat secara masif dan menghambat pembangunan wilayah.
Menurut Dedi, penataan ruang berbasis kearifan lokal menjadi kunci untuk mengembalikan karakter alam Bandung Barat.
Ia menyinggung bahwa gunung, lembah, dan dataran rendah harus difungsikan sebagaimana mestinya demi menjaga keseimbangan ekologi dan membuka jalan bagi kemajuan ekonomi dan pariwisata.
Dengan situasi terkini yang masih membiarkan tambang ilegal beroperasi, Dedi menilai hal ini menjadi penghambat utama cita-cita menjadikan Bandung Barat sebagai destinasi wisata unggulan di Jawa Barat.
Dalam sambutannya di hadapan jajaran DPRD Bandung Barat dan para pejabat pemerintahan daerah, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya kembali pada prinsip tata ruang adat Sunda, yang menurutnya relevan untuk mengatasi kerusakan lingkungan akibat tambang.
“Artinya, pekerjaan rumahnya adalah mengembalikan fungsi ruang sebagaimana peruntukannya. Gunung harus tetap jadi hutan, lengkob jadi kebun, dan dataran rendah jadi sawah. Kalau ini dijalankan, baru bisa kita bicara kemajuan,” ujar Dedi.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bahkan menyindir gaya kepemimpinan simbolis yang hanya mengandalkan pertunjukan seremonial tanpa aksi nyata dalam menangani tambang ilegal.
“Kalau sekarang biasa pukul drum, nanti harus bisa pukul tambang ilegal supaya bubar. Karena kalau enggak, ya selamanya Bandung Barat begini-begini aja,” kata Dedi.
Lebih jauh, Dedi menegaskan bahwa aktivitas pertambangan ilegal di Bandung Barat telah menyebabkan kerusakan lingkungan, munculnya penyakit ISPA, kerusakan jalan dan infrastruktur, hingga menurunnya kualitas hidup masyarakat.
Dampaknya bukan hanya pada aspek lingkungan, tapi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal.
“Yang ada itu bencana, penyakit ISPA, jalan bolong, ekonomi sulit berkembang. Saya belum pernah lihat ada satu pun kawasan tambang rakyat yang maju dan sejahtera,” tegasnya.
Dedi Mulyadi juga menyentil ironi bahwa Bandung Barat bercita-cita membangun branding wisata, namun justru mengabaikan fakta bahwa tambang liar terus beroperasi di wilayah tersebut.
“Kalau kita ingin branding pariwisata, tapi di sisi lain dibiarkan ada tambang ilegal, itu akan sangat susah,” kata Dedi.
Dedi Mulyadi dengan lugas menantang Bupati Jeje untuk menunjukkan keberanian politik dan komitmen nyata dalam menegakkan aturan terhadap tambang ilegal Bandung Barat.
Teguran ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh jajaran pemerintahan daerah untuk tidak hanya fokus pada pencitraan, tetapi melakukan langkah konkret demi menyelamatkan lingkungan dan masa depan ekonomi Bandung Barat melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
