KabarSunda.com- Bupati Dadang Supriatna (Kang DS) menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bandung yang saat ini masih sisa 0,5 persen lagi akan menjadi 0 persen pada 2026 mendatang.
Hal itu diungkapkan Bupati Kang DS saat menyambut kehadiran Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Abdul Muhaimin Iskandar pada kegiatan rembug warga dengan tema koordinasi pengentasan kemiskinan dan optimalisasi pelaksanaan Inpres 8 tahun 2025 di Lapangan Mini Soccer Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Jawa Barat, Sabtu 21 Juni 2025.
Bupati Kang DS juga turut memberikan apresiasi kehadiran Wakil Ketua DPR-RI Cucun Ahmad Syamsurijal serta Anggota DPR RI Asep Romy Romaya. Melalui kegiatan tersebut sehingga bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi harapan dan keinginan warga masyarakat Kabupaten Bandung, terutama di Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya.
“Tentu kita bersepakat bahwa untuk mengurangi angka kemiskinan ini merupakan suatu kewajiban kita bersama. Termasuk Kabupaten Bandung, terutama dalam pengentasan kemiskinan ekstrem yang tahun 2026 targetkan nol persen,” kata Dadang Supriatna.
Di Kabupaten Bandung, lanjut dia, saat ini masih menyisakan 0,5 persen miskin ekstrem.
“Maka kita kolaborasikan nanti program-programnya dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Nanti kita bagi habis berapa jumlah riil berdasarkan data SEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Data SEN ini salah satu patokan untuk bagaimana kita melakukan intervensi,” ujar Bupati Kang DS.
Ia mengaku sangat optimis dengan apa yang disampaikan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI dalam paparannya. Apalagi pada kesempatan itu dengan hadirnya para lembaga, dan juga badan serta seluruh stakeholder di Kabupaten Bandung ini akan selesai dengan program pentahelix dan juga dengan kolaborasi.
Ia mengatakan bahwa dalam penanganan miskin ekstrem itu, tentunya akan fokus dan melihat dulu titik lokusnya atau orangnya.
“Di setiap desa misalnya ada 10 atau 20 orang nanti kita bagi berapa orang yang dibiayai oleh APBN, berapa orang yang dibiayai oleh APBD provinsi dan kabupaten, dan termasuk desa. Sehingga tahun 2026 itu betul-betul nol persen untuk kemiskinan ekstrem,”kata Bupati Bedas menjelaskan.
Berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan Pemkab Bandung, kata Kang DS, sebelumnya pada tahun 2021 itu di angka 1,78 persen dan per hari ini Desember 2024 kemarin, diangka 0,5 persen.
“Artinya, ini harus kita fokuskan kita bagi habis berdasarkan kewenangan masing-masing,” ujarnya.
Lebih lanjut Kang DS memaparkan di hadapan Menko Muhaimin, bahwa Kabupaten Bandung dengan luas wilayah 174.000 hektare dengan penduduk 3,77 juta jiwa.
“Dengan data kemiskinan ekstrem pasca Covid-19 tahun 2021 sekitar 1,78 persen,” katanya.
Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) pada Desember 2024 kemarin di posisi 0,5 persen kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bandung.
“Tentunya langkah-langkah yang dilakukan bagaimana untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem di antaranya kami melakukan kolaborasi. Alhamdulillah selama periode pertama saya menjabat selaku Bupati Bandung 3,5 tahun, kita bisa menyelesaikan rutilahu (rumah tidak layak huni) sebanyak 29.347 rumah,” tuturnya.
Menurutnya, penyelesaian rutilahu itu dibuktikan hasil kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan Wakil Ketua DPR-RI Kang Haji Cucun Ahmad Syamsurijal yang selalu membantu dalam penanganan rutilahu di Kabupaten Bandung.
“Kenapa kita sasaran rutilahu? Karena kemiskinan ekstrem itu diantaranya indikatornya adalah rumah yang tidak layak huni. Tentunya dalam kurun waktu yang singkat ini 0,5 persen miskin ekstrem di Kabupaten Bandung berdasarkan penelitian, dan pengalaman yang dilakukan bahwa untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem itu membutuhkan anggaran Rp 50 juta per kepala keluarga,” tuturnya.
Pertama, untuk menyelesaikan rumah tidak layak huni. Insya Allah akan diselesaikan dalam waktu tiga tahun kedepan.
“Dan kita sepakat kemiskinan ekstrem ini harus selesai di tahun 2026 yang akan datang,” katanya.
Menurutnya, dalam melakukan langkah-langkah dan program, pihaknya menunggu arahan pada kesempatan kegiatan rembug warga tersebut.
“Semoga bisa memberikan solusi. Saya yakin Pak Menko bisa mengambil langkah-langkah dan kebetulan hadir juga Wakil Ketua DPR-RI perwakilan kita yang bisa mendorong bersama-sama sinergitas program. Insya Allah Kabupaten Bandung akan lebih Bedas, maju dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
