KabarSunda.com- Ribuan pekerja dan pelaku usaha pariwisata di Jawa Barat menggeruduk kantor Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin, 21 Juli 2025.
Kedatangannya adalah meminta Dedi Mulyadi mencabut larangan studi tur bagi siswa sekolah.
Para pekerja dan pelaku usaha ini berorasi di depan Gedung Sate. Mereka membunyikan suara klakson telolet sebagai bentuk protes.
Para peserta aksi demonstrasi datang dengan menggunakan puluhan bus-bus pariwisata. Bus-bus tersebut diparkir di depan kantor Gedung Sate Bandung.
Koordinator aksi solidaritas para pekerja pariwisata Jawa Barat Herdi Sudardja mengatakan para pekerja pariwisata menuntut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mencabut larangan studi tur di Jawa Barat.
“Tuntutan kami itu hanya satu. Ya, cabut larangan gubernur kegiatan studi tur sekolah. Dari sekolah di Jawa Barat ke luar Jawa Barat,” kata Herdi di Gedung Sate, Senin, 21 Juli 2025.
Ia mengatakan mereka yang mengikuti aksi berasal dari berbagai elemen usaha transportasi pariwisata serta pekerjanya, travel agen, sektor UMKM.
Pihaknya berharap dapat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasi tersebut.
“Kami sudah melakukan beberapa upaya, termasuk audensi, termasuk para pengusaha dari sektor transformasi pariwisata Jabar, sudah melayangkan surat yang saya dapat info ke Gubernur pada bulan Mei 2025. Saat itu tidak direspon oleh yang bersangkutan oleh Gubernur,” jelasnya.
Ia menduga Dedi Mulyadi pilih kasih dalam bertemu dengan masyarakat. Sebab dengan pelaku usaha pariwisata dan pekerja pariwisata enggan bertemu.
“Gubernur Jabar ini sepertinya ingin bertemu dan selalu memilih oligarki. Dengan si a, si b, katakanlah mau bertemu, tapi dengan pengusaha dari sektor pariwisata tidak mau bertemu,” tuturnya.
Jika belum bisa bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, ia mengaku bakal menyiapkan rencana berikutnya termasuk aksi lebih besar lagi.
Ia menyebut aksi saat ini hanya diikuti 10 persen dari total seluruh pekerja pariwisata di Jawa Barat.
“Kalau total saya bilang tadi, yang bekerja di sektor ini di Jawa Barat sekitar 8.000. Itu yang formal. Yang informal itu sekitar 5.000. Yang berarti ada 13.000. Yang informal itu saya katakan, karena bekerja di sektor transportasi itu rata-rata informal,” terangnya.
Dengan kebijakan Dedi Mulyadi, ia menyebut terjadi penurunan drastis order. Padahal konsumen didominasi dari studi tur.
“Saya katakan menu utama Jabar itu, jangan ada yang membantah. Karena Jabar bukan Bali. Menu utama Bali itu wisatawan asing. Menu utama Jawa Barat itu adalah wisatawan, studi tur, anak-anak sekolah yang jumlahnya cukup besar, potensi pasarnya sangat besar,” ungkap dia.
Saat Covid-19, ia mengaku ada bantuan dari pemerintah saat pariwisata lumpuh. Namun, saat kebijakan Dedi Mulyadi diberlakukan tidak terdapat solusi yang diberikan.
Salah seorang pekerja bus pariwisata Bukit Jaya Slamet, 37, mengaku sejak kebijakan larangan studi tur diberlakukan dirinya lebih banyak menganggur. Padahal sebelum kebijakan tersebut dibuat, dia bisa beroperasi sebulan 12 kali.
“Seminggu tiga kali. Sebulan 12 kali berangkat. Sekali trip Rp 500 ribu. Sebulan bisa dapat Rp 4 juta, sekarang sejuta gak nyampe,” kata Slamet.
Di tengah situasi tersebut, ia mengatakan bekerja serabutan untuk menyambung hidup seperti menjadi sopir truk.
