KabarSunda.com- Memasuki usia ke-80 tahun, Jawa Barat dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga posisinya sebagai salah satu provinsi termaju di Indonesia.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menegaskan perlunya konsentrasi pembangunan pada sektor-sektor strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa Karya Goena, menilai arah pembangunan harus diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, fokus ini selaras dengan janji politik kepala daerah sekaligus menjawab kebutuhan mendasar warga Jawa Barat.
“Kami mendorong agar pemerintah provinsi menitikberatkan pembangunan pada infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat. Jika tiga sektor ini diperkuat, otomatis sektor lain akan ikut terdorong,” ujar Buky di Bandung.
Dalam bidang pendidikan, DPRD Jabar menyoroti pentingnya penambahan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB) yang masih sangat dibutuhkan di berbagai kabupaten/kota. Hal ini dinilai krusial untuk mengatasi persoalan daya tampung serta pemerataan akses pendidikan.
Sementara di bidang kesehatan, penguatan layanan dasar hingga fasilitas rumah sakit rujukan menjadi agenda penting. Buky menegaskan bahwa kesehatan adalah hak dasar masyarakat yang harus dijamin oleh negara, sehingga perlu diiringi dengan anggaran dan kebijakan yang tepat sasaran.
Selain pembangunan sosial, DPRD Jabar juga menyoroti strategi peningkatan pendapatan daerah. Salah satunya melalui optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pajak-pajak lain yang potensinya cukup besar.
Menurut Buky, peningkatan pendapatan daerah bukan hanya soal menambah kas pemerintah, tetapi juga memberikan efek domino terhadap pergerakan ekonomi masyarakat.
“Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat bisa terlihat dari bagaimana pendapatan daerah dikelola dan dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik yang nyata,” jelasnya.
Tidak hanya berbicara tentang infrastruktur dan ekonomi, DPRD Jabar menekankan bahwa pembangunan Jawa Barat harus berpijak pada landasan budaya.
Bagi Buky, kemajuan suatu daerah tidak hanya diukur dari aspek fisik dan material, tetapi juga dari kemampuan menjaga identitas serta nilai-nilai lokal yang menjadi kekuatan masyarakat Sunda.
“Aspek budaya adalah tolok ukur penting kemajuan masyarakat Jawa Barat. Politik dan budaya harus berjalan beriringan agar pembangunan punya arah yang lebih bermakna,” tegasnya.
DPRD Jabar menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebijakan yang pro-rakyat dan berorientasi pada keberlanjutan.
Dengan menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, Jawa Barat diharapkan dapat menjadi provinsi yang maju tanpa kehilangan jati diri.
Usia ke-80 menjadi momentum refleksi sekaligus tonggak baru bagi Jawa Barat. Dengan dukungan legislatif, eksekutif, dan partisipasi masyarakat, provinsi ini ditargetkan mampu melangkah lebih jauh dalam menciptakan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.
