KabarSunda.com- Kritik publik mengenai ketidakonsistenan efisiensi anggaran di DPRD Jawa Barat mencuat karena alokasi anggaran untuk hak keuangan, tunjangan fasilitas, dan operasional anggota dewan sempat tidak tersentuh pemotongan.
Di saat masyarakat mengalami tekanan ekonomi dan Pemprov Jabar harus melakukan penghematan akibat penurunan dana transfer pusat, postur anggaran internal legislatif justru dinilai tetap tinggi.
Faktor-faktor utama yang menyebabkan anggaran DPRD Jabar dinilai tidak efisien meliputi:
Regulasi hak keuangan yang mengikat
Berdasarkan aturan tata kelola keuangan, pos pengeluaran untuk gaji, tunjangan komunikasi, tunjangan kesejahteraan, dan hak keuangan pejabat daerah dilindungi oleh regulasi khusus dari pemerintah pusat.
Hal ini menyebabkan belanja melekat untuk 120 anggota legislatif tersebut tidak dapat serta-merta dipangkas secara sepihak melalui skema efisiensi operasional biasa.
Besarnya Tunjangan Rumah Dinas dan tunjangan lainnya :
Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Jabar sebesar Rp 74.400.000.000,00 : 120 Anggota DPRD Jabar.
Fasilitas penunjang seperti tunjangan perumahan anggota dewan memicu gelombang protes dari masyarakat. Angka tunjangan yang berkisar antara Rp620 juta per tahun atau Rp51 juta lebi per bulan sebelum pajak dinilai terlalu fantastis dan tidak berempati terhadap kondisi ekonomi masyarakat kecil.
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp74.918.400.000,00 : 120 Anggota DPRD Jabar atau sebesar Rp620 juta per tahun dan Rp51 juta lebih per bulan.
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp39.627.000.000,00 : 120 Anggota DPRD Jabar atau Rp330.225.000 per tahun, dan Rp27.518.750 per bulan.
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp30.240.000.000,00 : 120 Anggota DRPD Jabar atau Rp252 Juta per tahun dan Rp21 juta per bulan sebelum pajak.
Ada 19 item yang tertuang didalam DPA APBD Jabar 2026 untuk anggota DPRD Jabar.
Lambatnya Penyesuaian Komprehensif
Meskipun pimpinan DPRD Jabar menyatakan kesiapannya untuk melakukan peninjauan ulang serta menurunkan gaji atau tunjangan, proses penyesuaian regulasi tersebut membutuhkan waktu evaluasi yang cukup lama.
Kelambatan ini memicu persepsi publik bahwa pihak legislatif enggan mengorbankan fasilitas mereka demi keadilan fiskal.
Permohonan konfirmasi dan klarifikasi KabarSunda.com kepada Ketua DPRD/Humas Sekwan Jabar,Selasa, 19 Mei 2026 tidak ada pihak yang menerima.
