KabarSunda.com- Bursa calon Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mulai mencuat setelah sejumlah nama muncul sebagai kandidat peserta seleksi terbuka jabatan pejabat tinggi pratama yang akan menggantikan penjabat berstatus pelaksana harian saat ini.
“Seingat saya ada empat orang yang sudah ingin mendaftar untuk menjadi sekda definitif,” kata Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang di Cikarang, Rabu 10 September 2025.
Keempat nama tersebut yakni Ani Gustini Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ani Gustini, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Carwinda, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Hasan Basri serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Endin Samsudin.
Ade menegaskan proses pengisian jabatan Sekda definitif akan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Sekda kan harus melalui tahapan open bidding, melalui prosedur dan aturan, harus rapi semua ke provinsi, BKN juga Kemendagri,” katanya.
Ia mengaku sudah mengajukan permohonan menggelar seleksi terbuka jabatan sekretaris daerah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kemendagri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dia juga memastikan kursi sekretaris daerah tetap diisi oleh pelaksana harian (Plh) sambil menanti tahapan seleksi berjalan hanya terdapat batas waktu maksimal 15 hari untuk jabatan Plh.
Pemerintah daerah juga sudah mengajukan permohonan kepada provinsi untuk menetapkan status Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Bekasi menggantikan Plh mengingat jabatan ini tidak dapat diganti dengan pelaksana tugas atau Plt.
“Kalau untuk usulan Pj tetap akan diisi Plh saat ini, Bu Ida Farida. Sudah kita sampaikan ke provinsi dan tidak ada nama lain yang diusulkan,” katanya.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Ridwan Arifin berharap proses seleksi jabatan sekretaris daerah dapat berjalan dengan baik dan melahirkan sosok birokrat tinggi yang layak menjadi panglima ASN di Kabupaten Bekasi.
Ia menekankan sekda bukan sekadar pejabat administratif tertinggi melainkan juga harus mampu menjadi pemersatu seluruh kepala perangkat daerah agar bekerja seirama dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Sekda itu komando. Bukan hanya panglima ASN, tapi juga kepala koordinasi. Jangan sampai koordinasi antar perangkat daerah lemah. Kami sering mendengar alasan seperti ‘itu tugas si A, bukan si B’, padahal semua satu atap, satu sistem. Ini harus diperbaiki,” katanya.
Ridwan menyebut Sekda Kabupaten Bekasi ke depan harus mampu menjadi motor penggerak sinergi, bukan hanya simbol jabatan. Tidak sebatas memenuhi kualifikasi di atas kertas, tetapi memiliki nilai loyalitas, kemampuan manajerial dan integritas.
“Saya tidak ingin masuk ke ranah subjektif. Siapa pun nanti yang terpilih, dia harus bisa membuktikan diri sebagai sosok yang mengayomi, mengkoordinasikan dan membawa seluruh organisasi perangkat daerah untuk bekerja dalam satu irama,” katanya.
