KabarSunda.com- Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan mulai menggulirkan program perlindungan sosial bagi pekerja informal.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan program ini menjadi prioritas pemerintah daerah untuk menghadirkan keadilan sosial.
Menurutnya, buruh tani, nelayan, pedagang asongan, asisten rumah tangga, hingga pengemudi ojek online berhak memperoleh perlindungan yang sama seperti pekerja formal.
Menurutnya ada beberapa kelompok yang menjadi penerima manfaat diprioritaskan yakni, kelompok buruh tani, nelayan, asisten rumah tangga, kuli bangunan, pedagang asongan, pedagang kaki lima, sopir angkot, ojek pangkalan, ojek online, pemulung, hingga tukang becak.
“Program ini juga mencakup pekerja formal berpenghasilan rendah, selama masuk kategori miskin atau miskin ekstrem,” katanya, Senin, 15 September 2025.
Masyarakat yang ingin mendaftar dapat mengakses melalui aplikasi Jabar SApps Outline Jabar atau memindai QR Code yang disediakan.
Informasi lebih lanjut juga bisa diperoleh melalui layanan kontak resmi yang telah disiapkan pemerintah, dimana masyarakat ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi 082126030038.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi menggulirkan program perlindungan bagi pekerja informal melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Mulai hari ini, pendataan pekerja seperti petani, nelayan, pedagang asongan, hingga pengemudi ojek online sudah mulai dilakukan untuk kemudian didaftarkan ke dalam program asuransi.
Premi asuransi ditetapkan sebesar Rp201.000 per tahun. Skema pembiayaannya akan dibagi bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pihak aplikator transportasi online.
“Kalau Rp201.000 dibagi dua, misalnya antara Pemprov dengan kabupaten/kota, atau aplikator ojol, itu bagian dari komitmen kita untuk membangun rasa adil,” katanya.
Menurutnya, program ini penting karena banyak pekerja informal yang selama ini harus menanggung sendiri biaya kecelakaan kerja.
“Kalau ada kasus sopir ojol patah kaki sampai diamputasi, sekarang sudah ditanggung asuransi. Bahkan pengadaan kaki palsu pun disiapkan, termasuk pengganti penghasilan selama dirawat di rumah sakit,” katanya.
Pemprov Jawa Barat sudah menyiapkan anggaran Rp60 miliar untuk tahap awal di sisa empat bulan tahun ini. Sementara untuk tahun depan, skema anggaran akan dihitung bersama dengan pemerintah kabupaten/kota.
Namun, ia memberi catatan keras. Jika ada kepala daerah yang enggan bekerja sama, maka program ini tidak akan dijalankan di wilayah tersebut.
“Kalau bupati atau walikota tidak mau kerja sama, jangan salahkan saya. Kalau rakyatnya protes, tanyakan ke kepala daerahnya,” ujar Dedi.
Mantan Bupati Purwakarta itu menambahkan, konsep ini sebenarnya sudah lama ia terapkan ketika masih memimpin di Purwakarta.
“Sekarang waktunya kita jalankan untuk seluruh Jawa Barat. Negara harus hadir memberikan keadilan. Pemerintah, pengusaha, sampai warga negara yang berusaha di Indonesia, semua harus ikut berbuat adil,” pungkasnya.
