KabarSunda.com- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan optimisme terkait keberlanjutan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Ia menilai masih ada peluang agar alokasi dana tersebut tidak mengalami pengurangan maupun pemotongan.
Hal ini disampaikan Dedi saat menghadiri acara di Sabuga, Bandung, pada Selasa, 9 September 2025.
Menurutnya, keyakinan ini muncul setelah adanya sinyal positif dari Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, mengenai rencana evaluasi terhadap alokasi transfer ke daerah.
Dedi menekankan bahwa pernyataan Menteri Keuangan menjadi titik terang bagi pemerintah daerah.
Menurutnya, dengan adanya kajian ulang dari pusat, terdapat harapan agar anggaran yang diterima tetap utuh, termasuk pada tahun 2026 mendatang.
“Ada harapan tidak dilakukan atau dikurangi,” kata Dedi di Sabuga Bandung, Selasa, 9 September 2025.
Dedi menjelaskan bahwa pemerintah pusat tengah menyiapkan evaluasi menyeluruh terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Dari evaluasi tersebut, terbuka peluang bahwa dana transfer ke daerah tetap terjaga tanpa adanya pemotongan.
“Pemotongan transfer belum. Menteri Keuangan sekarang kan sudah menyampaikan, belum tentu ada upaya pemotongan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa hasil evaluasi akan menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pusat, khususnya dalam mendukung anggaran pembangunan di daerah.
Dengan begitu, pemerintah daerah dapat merancang program tanpa khawatir akan adanya pengurangan dana transfer.
“Dan beliau sudah menyampaikan akan melakukan evaluasi terhadap RAPBN 2026,” kata Dedi menambahkan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa tidak akan ada pemotongan anggaran transfer ke daerah dalam penyusunan RAPBN 2026. Hal ini menjadi komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal di daerah.
Namun, Purbaya juga menekankan bahwa wacana penambahan transfer ke daerah masih perlu dibahas lebih lanjut bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Diskusi ini akan menentukan kemungkinan adanya tambahan dana dan jumlah yang bisa disalurkan.
“Apakah ada dana tambahan ke daerah atau tidak? Kalau ada, berapa? Itu yang kita hitung. Belum tahu. Masih kita diskusikan dengan DPR. Kita enggak akan memotongkan lagi,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 September 2025.
Dari perkembangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan tetap optimistis dan fokus pada penyusunan program kerja. Kejelasan terkait dana transfer ini menjadi faktor penting dalam mendukung stabilitas pembangunan daerah.
Selain itu, transparansi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kunci dalam menciptakan keselarasan kebijakan fiskal. Dengan adanya kepastian dana transfer, pemerintah daerah dapat lebih leluasa mengoptimalkan program pelayanan publik bagi masyarakat.
