Hukrim  

DPRD KBB Bongkar Kasus Skandal SMP Fiktif Batujajar, Oknum P3K Disdik jadi Dalang Penipuan 57 Siswa

KabarSunda.com- Kabupaten Bandung Barat (KBB) diguncang skandal pendidikan setelah terungkap adanya sekolah fiktif yang mengatasnamakan SMP Negeri 4 Batujajar.

Sebanyak 57 siswa resmi diterima, namun ternyata tidak ada gedung maupun legalitas pendirian sekolah tersebut.

Anggota Komisi IV DPRD KBB, Nur Julaeha, menegaskan kasus ini merupakan bentuk penipuan yang mencoreng dunia pendidikan.

Ia menyebut, oknum pegawai P3K Dinas Pendidikan (Disdik) KBB berinisial I menjadi dalang di balik penerimaan siswa ilegal ini.

“Awalnya mungkin mereka berdalih ingin menampung lulusan SD yang tidak tertampung di sekolah negeri. Tetapi tindakan sepihak itu fatal karena tanpa izin Disdik. Bahkan mereka membentuk panitia penerimaan siswa baru dan menerima 57 murid, padahal gedung sekolah pun tidak ada,” ujar Nur Julaeha, Rabu, 17 September 2025.

Lebih jauh, Nur mengungkap, oknum tersebut bahkan berlindung pada lembaga bantuan hukum (LBH) untuk membenarkan tindakannya, serta merekrut guru seolah-olah SMPN 4 Batujajar benar-benar beroperasi.

“Bangunan sekolah saja tidak ada, tapi mereka berani menerima siswa. Ini jelas penipuan, tidak ada dasar hukumnya. Orang tua siswa pun dibohongi seakan anaknya diterima resmi di SMPN 4 Batujajar,” ucapnya.

Hasil penelusuran DPRD bersama Disdik KBB, bagian aset Pemkab, dan Dinas Perkim menunjukkan bahwa lahan yang disebut sebagai hibah sekolah ternyata belum tercatat sebagai aset pemerintah daerah. Dengan begitu, tidak ada legitimasi sama sekali untuk berdirinya SMPN 4 Batujajar.

Sebagai solusi penyelamatan, 57 siswa yang sudah terlanjur diterima dipindahkan ke SMP Swasta Baladika, bukan sebagai murid SMPN 4 Batujajar.

“Kasus ini sudah masuk ranah pidana karena ada unsur penipuan. Kami mendesak agar aparat dan Disdik menindak tegas oknum yang terlibat. Pendidikan tidak boleh dijadikan lahan mencari keuntungan,” pungkasnya.

Kasus ini kini menjadi sorotan publik dan menimbulkan keresahan para orang tua. DPRD KBB memastikan akan terus mengawal agar hak pendidikan siswa tetap terpenuhi, meski mereka menjadi korban ulah segelintir oknum.