KabarSunda.com- Wali Kota Depok, Supian Suri secara resmi melaunching Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kota Depok Semester I Tahun 2025 di Ruang Edelweis, Lantai 5 Balai Kota Depok.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa data kependudukan memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pemerintah.
“Sehingga kami bisa memanfaatkan data-data yang dimiliki untuk bagaimana merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan sangat dibutuhkan oleh pemerintah,” ucapnya.
Dirinya mencontohkan, melalui data kependudukan pemerintah dapat mengetahui jumlah lansia yang perlu difasilitasi melalui posbindu, ataupun jumlah balita yang harus dilayani puskesmas.
Dengan begitu, program kesehatan dan pelayanan dasar dapat dirancang lebih tepat sasaran.
“Begitu juga dengan anak-anak balita, apakah sudah cukup usia untuk dilayani puskesmas. Data ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas kerja-kerja , termasuk di dalamnya berapa usia produktif di satu wilayah, sehingga upaya apa yang bisa kita lakukan bisa lebih antisipatif,” tambahnya.
Berdasarkan DKB Semester I Tahun 2025, jumlah penduduk Kota Depok tercatat 2.024.664 jiwa.
Angka ini, menurutnya perlu diturunkan lagi ke kategori yang lebih detail untuk memastikan setiap kelompok masyarakat mendapat layanan yang sesuai.
“Artinya dari 2 juta lebih jiwa ini kami harus memilah lagi, apakah mereka sudah terlayani dengan baik dalam layanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Ini penting untuk memastikan kebijakan kita tepat sasaran,” jelasnya.
Supian Suri juga menyinggung kepadatan penduduk di beberapa wilayah.
Menurutnya, Kecamatan Sukmajaya, Pancoran Mas, dan Cimanggis menjadi tiga wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, sementara Kecamatan Cipayung termasuk wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi.
“Ini menjadi tantangan buat kami, bagaimana melayani warga Depok dengan kepadatan yang sangat tinggi. Jangan sampai kebijakan kami keluar setelah masalah muncul. Data ini menjadi evaluasi agar kebijakan lebih antisipatif,” terangnya.
Dirinya meminta, seluruh perangkat daerah untuk menjadikan data kependudukan sebagai acuan utama dalam penyusunan program, baik itu pendidikan, kesehatan, hingga ketenagakerjaan.
“Saya minta masing-masing perangkat daerah melihat lagi data ini, kemudian membandingkan dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.
“Kebutuhan sekolah, puskesmas, rumah sakit, tenaga kerja usia produktif, semua harus dihitung dengan baik. Dengan begitu, kebijakan kami tidak hanya reaktif, tetapi juga solutif,” tandasnya.
