KabarSunda.com- Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung pastikan Sekolah Rakyat rintisan yang kini sudah berjalan, tepat sasaran dalam menjaring siswa/siswi penerima manfaat Program Strategis Nasional tersebut.
Kepala Dinsos Kabupaten Bandung Ningning Hendasah menegaskan, mereka yang bisa masuk Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari Desil 1 dan 2. Yang dimaksud dengan Desil adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, dari yang paling miskin hingga paling sejahtera.
Berikut adalah pembagiannya; Desil 1 Sangat Miskin, Desil 2 Miskin, Desil 3 Hampir Miskin, Desil 4 Rentan Miskin, Desil 5 Pas-pasan, Desil 6 hingga 10 Menengah ke Atas dan tidak direkomendasikan untuk mendapatkan Bantuan Sosial (Bansos).
“Alhamdulillah Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung sudah menjadi sekolah rintisan yang sejak 15 Agustus 2025 sudah dilakukan pembukaan atau MPLS. Dan sampai saat ini, SMP itu ada 3 rombel sekitar 75 orang, dan SMA itu 3 rombel juga dengan jumlah siswa 75 orang,” ujar Kadinsos Kabupaten Bandung, Ningning Hendasah dikutip dari GalamediaNews, Senin 6 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat Kabupaten Bandung berlokasi di kawasan Stadion Si Jalak Harupat, dimana area pembelajaran berada di Gedung KONI dan untuk asrama di Wisma Atlet.
“Untuk peralatan, sarana dan prasarana sudah sangat representatif. Dari Kementerian sudah ada tempat tidur, seragam. Yang belum itu laptop dan seragam penyerta. Jadi ada 8 seragam, yang baru ada itu seragam olahraga 2 stel, yang lainnya masih on progres,” kata Ningning.
Ia menegaskan, kewajiban negara di UUD 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Implementasi dari UUD tersebut dibuktikan dengan adanya Sekolah Rakyat dimana yang berhak sekolah di sana itu anak-anak Desil 1 dan 2 dari Program Keluarga Harapan (PKH).
PKH program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk membantu keluarga miskin dan rentan, mengurangi kemiskinan kronis, serta meningkatkan kualitas hidup melalui pemanfaatan layanan kesehatan dan pendidikan.
“Desil 1 dan 2 mereka di-assesment oleh pilar-pilar Dinas Sosial di lapangan dan untuk Tendik atau Tenaga Kependidikan, Kepala Sekolah, Wali Asuh, Wali Murid, Cleaning Service, itu di-assesment oleh Kementerian Sosial,” ujar Ningning menjelaskan.
Dinas Sosial Kabupaten Bandung, lanjut dia, bertanggung jawab untuk assesment siswa dan keberadaan locus berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada pada Desil 1 dan Desil 2.
“Jadi kita hanya menjaring temen-temen siswa yang ada di Kabupaten Bandung. Insyaa Allah tidak akan salah sasaran, karena prosesnya benar-benar selektif melalui gerak pilar-pilar Dinas Sosial yang sudah memiliki data pasti dari Desil 1 dan 2,” ucap Kadinsos lagi.
Sementara untuk anak-anak Desil lain di bawah Desil 5, lanjut dia, jika ingin mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat maka harus benar-benar melalui rekomendasi yang sesuai.
“Apalagi dari Desil 6 itu tidak mungkin bisa bersekolah di SR. Karena kemiskinan itu Desil 1 sampai 5. Kalau di atas Desil 5 itu tidak mungkin menjadi siswa di Sekolah Rakyat,” ucap Ningning menegaskan.
Oleh karena itu, syarat utama untuk menjadi siswa/siswi Sekolah Rakyat Kabupaten Bandung yakni berada di tingkat Desil 1 dan 2, warga Kabupaten Bandung dan diutamakan untuk mereka yang putus sekolah atau keterjangkauan ke sekolah itu jauh.
Ningning mengatakan, penerima manfaat Sekolah Rakyat itu nanti terintegrasi, misalnya rumah mereka diperbaiki melalui program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Untuk Kabupaten Bandung sendiri, daerah kemiskinan ekstrem itu banyak terdapat di Kecamatan Pangalengan dan Pacet,” ucap Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung lagi.
Kualitas Pendidikan Sekolah Rakyat
Untuk kualitas Tenaga Pendidik, Ningning mengatakan memang ada speasialisasi tapi lebih banyak pada pengembangan talent atau bakat anak.
“Bagaimana mengarahkan mereka supaya mandiri. Memang belajarnya tidak sama dengan sekolah umum, lebih pada pengembangan prilaku dan kemampuan keterampilan supaya mereka punya kemandirian. Misalkan anak memiliki talent di bidang seni, maka nanti diarahkan ke seni. Atau anak suka main bola, maka kita arahkan talent anak ke permainan sepak bola,” ujarnya menjelaskan.
Kadinsos Kabupaten Bandung juga menegaskan, dengan program Sekolah Rakyat ini maka negara tidak sekadar memelihara anak yang masuk dalam kategori miskin, tapi juga diajarkan untuk mandiri kelak, untuk mengentaskan kemiskinan.
“Jadi mereka bisa bangkit, kreatif untuk perekonomian mereka ke depannya. Jadi benar-benar program yang holistik dan semua terintegrasi untuk mengentaskan kemiskinan,” kata Ningning lagi.
Bangunan Permanen
Pemerintah Kabupaten Bandung bersama dengan Kementerian Sosial dan juga Kementerian PUPR sedang berupaya membangun Sekolah Rakyat permanen di Ciwidey.
“Insyaa Allah saat ini kita lagi berusaha dengan kolaborasi berbagai pihak untuk menempati sekolah definitif. Untuk saat ini diinisasi berada di Kampung Baru Sampeu, Desa Lebak Muncang, Kecamatan Ciwidey. Dimana alhamdulillah Dinas Pertanian menghibahkan ke Dinas Sosial seluas 23 hektare. Dan di sana insyaa Allah akan dibangun seluas 8 hektare untuk Sekolah Rakyat,” jelas Ningning.
Lahan seluas 8 hektare untuk SR itu akan memiliki beberapa fasilitas berupa bangunan untuk belajar, asrama, lapangan olahraga seperti sepakbola atau futsal, volley, dan juga badminton yang semuanya akan dibangun dengan dana dari pemerintah pusat.
Kendati demikin, Ningning mengatakan kondisi tanah di Desa Baru Sampeu Ciwidey ini berkontur dengan kemiringan di atas 10 persen, maka harus diurug terlebih dahulu.
“Oleh karena itu pak Bupati yang sangat gercep dan sangat respon terhadap Sekolah Rakyat sebagai proyek strategis nasional ini siap untuk mengeluarkan dana APBD untuk pematangan lahan,” ujarnya.
Ningning mengatakan, ada 3 kekurangan dari tanah di Baru Sampeu ini; yang pertama konturnya ekstrim kemiringannya di atas 10 persen, kedua dari sisi kawasan RDTR-nya bukan kawasan Skala Kota yang siap bangun.
“Jadi harus dirubah dulu kawasan Pacira (Pasir Jambu, Ciwidey dan Rancabali-red.) ini menjadi prasarana umum Skala Kota sehingga bangunan bisa lebih dari 60 persen. Ketiga, di sana ada LSD (Lahan Sawah yang Dilindungi-red.),” tuturnya lagi.
Untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen tersebut, saat ini sedang berada di tahap sondir atau menerapkan metode pengujian lapangan untuk mengukur daya dukung dan sifat mekanik tanah dengan cara menekan alat berbentuk konus (kerucut) ke dalam tanah secara vertikal guna mengukur tahanan ujung dan hambatan gesek, memberikan data yang penting untuk merancang pondasi bangunan yang aman dan kokoh.
“Ada 15 titik yang di-sondir PUPR. Nanti kita tunggu hasilnya, kalau memang bagus maka insyaa Allah itu menjadi prioritas sebagai locus definitif Sekolah Rakyat terintegrasi Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan dalam seminggu ini ada hasilnya dari sondir tersebut,” katanya mengakhiri.***
