KabarSunda.com- Pemerintah Kota Tasikmalaya menggelar Rapat Koordinasi Kegiatan Makanan Bergizi Gratis (MBG), di Aula Balekota Tasikmalaya, Kamis, 9 Oktober 2025.
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut,Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, unsur Forkopimda, Perwakilan OPD, Camat, Lurah, Kepala Puskesmas,dan koordinator dan mitra MBG Se Kota Tasikmalaya.
Dalam sambutannya, Walikota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan ST MBA, mengatakan bahwa program MBG bukan sekedar distribusi makanan,tetapi juga investasi untuk masa depan anak-anak, khususnya kota Tasikmalaya.
Pada kesempatan itu, ia juga mengapresiasi seluruh jajaran yang telah bekerja keras,disiplin sehingga kota Tasikmalaya bisa mempertahankan “zero case”, tanpa ada keluhan terkait keamanan pangan.
Viman juga menyoroti,peran aktif UKS dan Puskesmas, dalam memastikan, kebersihan,antropometri,dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah.
” Yang diantar setiap hari itu,bukan hanya kotak makanan saja,tapi juga harapan orang tua dan masa depan anak-anak,” tandasnya.
Adapun terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), ia menjelaskan bahwa pada awalnya tidak ada syarat, namun sekarang harus ada sehingga pihaknya akan mengimpentarisir mana yang sudah dan mana yang belum.
“Yang sudah akan kita suvei apakah sudah benar menjalankannya sedangkan yang belum mewajibkan untuk mengurus SLHS nya,” tutup Viman.
Sementara itu, Koordinator SPPG Kota Tasikmalaya, Irvan Kusnadi, mengungkapkan, bahwa di Kota Tasikmalaya itu sebenarnya ada sebanyak 69 dapur MBG, dari jumlah 69 tersebut kata dia, baru satu yang sudah mengurus SLHS sejak 6 Pebruari dan menjadi percontohan di Kota Tasikmalaya, bahwa hanya dapur MBG yang ada di Kecamatan Tawang yang sudah memiliki SLHS.
“Untuk dapur yang belum miliki SLHS, kami sudah hubungi agar mereka segera mengurus SLHS, karena itu merupakan syarat wajib bagi dapur yang sudah beroperasional,” tandasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, terkait SLHS tersebut, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kemenaker bahwa untuk pelatihan set agar lebih teruji dalam artian masakan-masakan yang dihasilkan atau produksi itu harus lebih baik dan properti.
Ivan pun menjelaskan alasan kenapa baru satu dapur yang sudah memiliki SLHS, karena kata dia, memang dari awal prosesnya percepatan, terus dibuatkan dengan surat edaran baru setelah itu pihaknya bergerak dan berupaya untuk membuat SLHS.
“Targetnya, semua dapur memiliki SLHS, dimana sesuai surat edaran tengah waktunya selama 30 hari setelah pendaftaran,” bebernya.
Adapun untuk yang tidak tercapai,kata dia, pihaknya tetap akan progres dan akan di laporkan sebagai dapur yang belum ada SLHS nya.
Adapun terkait sanksi, ia mengaku tidak mengetahui secara jelas, yang jelas akan di laporkan terlebih dahulu.
Disinggung soal kemungkinan terjadinya perselisihan rebutan kuota penerima MBG antar dapur MBG, ia menjelaaka bahwa saat ini sedang di upayakan secepatnya.
Karena, kata dia, capaian target di Kota Tasikmalaya untuk pembuatan dapur belum terpenuhi. Jadi khawatirnya jika pemerataan sudah dilakukan sekarang, dan akhirnya ada dapur baru, dan itu akan jadi masalah baru.
“Makanya kami sambil berupaya sambil menunggu dapur mana nih yang berpotensi untuk beroperasional kembali,” pungkasnya.
