KabarSunda.com- Rencana Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp230 miliar terus menuai polemik.
Menjawab kritik tajam, Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menegaskan bahwa pinjaman ini adalah solusi darurat untuk menyelamatkan 80 kilometer infrastruktur jalan rusak yang terancam mangkrak akibat pemotongan transfer dana dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 312 miliar di tahun 2026.
Menurut Cecep, pinjaman tersebut bukan sekadar utang, melainkan investasi mendesak untuk menambal defisit anggaran pembangunan.
Ia mengungkap, dana transfer ke daerah tahun ini anjlok hingga Rp312 miliar dari yang biasanya mencapai Rp2,8 triliun.
“Urgensi pinjaman ini karena ada penurunan drastis transfer keuangan dari Pusat. Kami sudah melakukan langkah ekstrem, termasuk pemotongan 10 persen TPP ASN eselon II ke bawah dan pengurangan pagu indikatif dinas hingga 50 persen. Tapi, efisiensi itu baru menghemat Rp50 miliar saja,” ungkap Cecep, Senin, 13 Oktober 2025.
Bupati Cecep membeberkan hitungan yang mencengangkan. Tanpa pinjaman Rp230 miliar, kemampuan keuangan Pemkab hanya sanggup memperbaiki sekitar 15 KM jalan per tahun dengan alokasi Rp60 miliar saja.
Maka meski 5 tahun kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al Ayubi, maka tidak akan tuntas seluruhnya.
Dengan adanya suntikan dana pinjaman, Pemkab berani menargetkan percepatan pembangunan jalan hingga 80 KM dalam waktu yang jauh lebih singkat yakni di tahun 2026.
Cecep juga melayangkan kritik keras kepada sejumlah anggota DPRD yang menolak rencana pinjaman tersebut. Ia menilai penolakan itu tidak sejalan dengan kebutuhan publik.
Bahkan, ia menyentil para legislatif secara langsung. Dimana DPRD tetap menerima gaji dan tunjangan, tapi jika tanpa ada pembangunan maka apa yang akan mereka awasi.
Sebab kata dia, tidak ada kegiatan yang bisa dimonitor bila tidak melakukan pembangunan infrastruktur. Sehingga ia mendesak DPRD mengkaji ulang rencana Pemkab Tasikmalaya tersebut.
“Kalau pemerintahan tetap berjalan tapi tidak ada pembangunan untuk masyarakat, itu kan tidak ideal. Pejabatnya tetap digaji, tapi rakyat tidak merasakan manfaatnya,” katanya.
Lantas, bagaimana Pemkab Tasikmalaya akan melunasi cicilan pinjaman Rp230 miliar tersebut.
Bupati Cecep memastikan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, sebab pembayaran utang akan bersumber dari optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dimana kata dia, saat ini realisasi pembayaran PKB baru mencapai 40 persen saja.
“Kami akan dorong kesadaran masyarakat membayar pajak dengan memperbaiki infrastruktur terlebih dahulu. Kalau jalan-jalan sudah bagus, masyarakat pasti lebih sadar dan mau membayar pajak,” janji Cecep.
Selain itu, Cecep menegaskan bahwa sebagian besar anggaran daerah ke depan akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, bukan lagi belanja hibah seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Dulu belanja hibah mencapai Rp120 miliar. Sekarang kita turunkan drastis menjadi Rp15 miliar, itu pun hanya untuk lembaga tertentu seperti MUI dan organisasi keagamaan lainnya,” ujarnya.
